Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim pihaknya terus melakukan dialog dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Marthens di Papua. Kini sudah lebih dari setahun Philip disandera KKB atau OPM pimpinan Egianus.
Dialog itu kata Agus, dilakukan mengingat militer dan pemerintah Indonesia yang lebih mengutamakan pendekatan soft power dalam upaya pemebebasan sandera.
"Dialog sudah lewat warga Nduga, PJ Bupati, warganya," kata Agus di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Agus menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dan berharap pembebasan bisa segera dilakukan.
"Ya itu terus dikoordinasi, kalau bagus sih secepatnya bisa," kata Agus.
Sebelumnya, Agus mengatakan pemerintah Selandia Baru mendukung langkah Indonesia yang menggunakan pendekatan soft power dalam upaya membebaskan Philip.
Agus menegaskan pihaknya masih mengutamakan pendekatan soft power dalam upaya pembebasan.
"Beliau sangat, apa ya, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh TNI dalam menggunakan pendekatan soft Power. Itu kan pendekatan terus," kata Agus.
Kata PM Selandia Baru
Baca Juga: Profil Agus Subiyanto, Sosok yang Kasih Ide Jokowi Agar Prabowo Diberi Gelar Jenderal Bintang 4
Sebelumnya Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon sempat mempertanyakan soal nasib Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens yang kini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Persoalan ini sempat dibahas dalam kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin pada Senin (27/2/2024).
Dalam keterangannya, Maruf menyatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari cara agar Kapten Philip Mark Mehrtens dibebaskan.
Pemerintah disebutnya mengutamakan keselamatan pilot yang telah disandera selama lebih dari satu tahun tersebut.
“Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan (sandera), cuma kita lebih mengutamakan keselamatan dari pilot itu sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujar Maruf Amin dikutip Selasa (28/2/2024).
Maruf pun menyebutkan bahwa PM Luxon mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia tersebut.
“Dan beliau (Luxon) setuju bahwa pendekatannya harus persuasif karena ini hal-hal yang sensitif,” tuturnya.
