Suara.com - Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menjadi sorotan usai mengunggah pemberitaan lawas terkait sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap kinerja pemerintah pusat.
Lewat akun X @cakimiNOW, Cak Imin membagikan berita yang ditulis di laman nu.or.id berjudul: PBNU Minta Pemerintah Lebih Serius Tangani Banjir dan Longsor. Namun, tak lama Ketua Umum PKB itu membalas sendiri di kolom komentarnya.
"2008 ternyata," cuit Cak Imin, Kamis (21/3/2024).
Rupanya, setelah dibuka pemberitaan soal PBNU yang menyoroti pemerintah pusat soal longsor dan banjir dibuat pada 3 Januari 2008 silam. Kala itu, Ketua Umum PBNU masih dijabat almarhum KH Hasyim Muzadi.
Dalam narasinya, PBNU meminta pemerintah pusat lebih serius menangani bencana longsor dan banjir. Hasyim Muzadi mengatakan Presiden harus segera memanggil kepala daerah yang terkena bencana guna mencari jalan keluar musibah di tanah air.
Hasyim juga menilai kinerja pemerintah belum maksimal dalam mengantisipasi dan menangani korban bencana di Indonesia, terutama longsor dan banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Presiden juga diharapkan mampu menemukan solusi tepat dalam mengantisipasi bencana dan menangani para korbannya.
"Sejak dulu telah saya katakan, bencana banjir bisa datang sewaktu-waktu. Nah, Presiden perlu memanggil para kepala daerah untuk mencari jalan keluar dan bicara soal urunan anggaran untuk menangani bencana," ujar Hasyim Muzadi dalam pemberitaan tersebut.
Dia menyatakan, kepala daerah yang terkena bencana saat ini masih takut mengeluarkan anggaran untuk menangani bencana, karena belum adanya jaminan bebas dari penyidikan KPK.
"Jadi, kalau harus menggunakan anggaran daerah, harus ada jaminan dari Presiden mereka tidak ditangkap KPK. Dan pertemuan dengan para kepala daerah juga untuk membahas masalah itu," terang Hasyim Muzadi kala itu.
