Ketahanan Pangan Masih Lemah, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bisa Picu Impor Besar-Besaran

Suara.com - Lembaga pemerhati kebijakan publik, Next Policy menyoroti soal program yang digaungkan Capres-Cawapres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni makan siang gratis. Next Policy menilai terdapat kekeliruan yang mendasar dalam rencana kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara mengatakan, kebijakan itu cenderung salah arah. Pembuatan kebijakan ini dinilai terlalu cepat dan belum matang.

“Ada kekeliruan yang sangat mendasar dalam rencana kebijakan makan siang gratis Prabowo-Gibran. Secara teknokratis, rencana kebijakan tersebut masih sangat prematur karena minimnya riset dan keterlibatan para pakar”, ujar Grady kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Grady menyebut jika kebijakan itu dijalankan, akan menimbulkan masalah baru. Pemerintah terpaksa harus impor pangan besar-besaran demi memenuhi kuota makan siang gratis.

“Ketahanan pangan kita itu lemah. Bayangkan komposisi makan siang gratis bergantung pada komoditas seperti beras, daging, dan susu yang selama ini masih impor," katanya.

Paling tidak, kata Grady, untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat, pemerintah butuh 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, dan 4 juta kiloliter susu tiap tahunnya.

“Ya itu, potensi impor besar-besaran bisa terjadi jika desain kebijakan tidak mempertimbangkan dimensi diversifikasi pangan. Di Brazil, misalnya, anggaran makan siang gratis di sana mewajibkan 30 persen mengambil pasokan dari petani lokal," ucapnya.

Senada dengan itu, peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Shofie Azzahrah menyoroti beban fiskal yang sangat besar jika kebijakan ini dipaksakan melalui skema APBN.

“Anggaran makan siang gratis mencapai maksimal 450 triliun per tahun. Angka ini bahkan melampaui anggaran ketahanan pangan dan kesehatan yang nilainya hanya 114,3 dan 187,5 triliun rupiah”, kata Shofie.

Jika dijalankan, program makan siang gratis akan menambah defisit anggaran sebesar Rp797 triliun.

"Angka defisit ini sendiri sudah ada di rasio defisit APBN terhadap GDP sebesar 3,81 persen. Tanpa skenario pembiayaan berkelanjutan, ini sangat berbahaya bagi kesehatan fiskal ke depan yang akan merugikan publik”, pungkasnya.