Beredar Foto Puan Maharani Bukber dengan Ketua TKN, Netizen Ramai-ramai Senggol Ganjar

Minggu, 31 Maret 2024 | 12:50 WIB

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani saat menyampaikan sambutan pada puncak acara Hari Lahir (Harla) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-51 tahun di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024) [SuaraSulsel.id/ANTARA]

Suara.com - Beredar foto yang memperihatkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani bersama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslan.

Foto tersebut viral di media sosial dengan narasi acara buka bersama (bukber), salah satunya dibagikan akun TikTok @sirkocul.

Dalam foto yang diunggah akun tersebut dinarasikan Puan hadir di acara bukber yang digelar Rosan Roeslani. Tampak juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

"Respect buat mbak Puan Maharani...," tulis akun tersebut dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Unggahan tersebut pun dikomentari warganet. Banyak yang menilai ini merupakan langkah yang baru setelah Pilpres 2024.

"udah di bilang PDIP sekarang terbelah dua," tulis akun @aqua***********.

"Pak ganjar kamu sendirian pak," komentar akun @sif*****.

Baca Juga

Soal Hak Angket, Waketum Gerindra Puji Puan Maharani Setinggi Langit: Negarawan Sejati

Beredar Foto Puan Maharani Bukber dengan Ketua TPN. [tangkapan layar TikTok]

"Anies d tinggal Pak Surya Paloh, Ganjar d tinggal Bu Puan," balas akun @ela****.

"Puan klo konsisten begini…mgkn suatu saat nanti karir politiknya bakalan terus berkembang," komentar akun @alfi*********.

Sebelumnya Puan memberikan statment mengejutkan publk saat ditanya perihal hak angket. Puan Maharani menegaskan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait Pemilu 2024.

"Belum ada pergerakan, belum ada pergerakan," kata Puan Maharani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurutnya, pengguliran hak angket ada aturannya. Aturan itu harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang atau anggota. "Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana sampai sekarang kan belum ada," katanya.

"Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja tapi kan belum ada," sambungnya.

Untuk itu, kata Puan, pihaknya akan melihat dulu dinamika di lapangan mengenai pengguliran hak angket di DPR. "Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan," katanya.