Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sempat menugasi seorang menteri untuk membujuk Megawati Soekarnoputri turun dari singgasananya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Bujukan itu agar Jokowi bisa memimpin PDIP ke depannya.
Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Awalnya Hasto menyampaikan perintah Jokowi ke menteri untuk membujuk Megawati itu terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.
Ryaas kemudian, disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi.
Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat.
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada supper power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," sambungnya.
Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Menteri, MK Juga Diminta Panggil Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024
Hasto kemudian menyampaikan kalau Jokowi juga akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP," katanya.
Menurutnya hal tersebut harus diperhatikan hingga diwaspadai lantaran terjadi akibat saripati kecurangan dalam sejumlah pemilu.
"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 saja nggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkasnya.
