Suara.com - Sejumlah partai politik mulai menyaring figur-figur potensial untuk diusung maju di Pilkada Serentak 2024. Seperti partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Kedua partai besar itu berbeda sikap, khususnya dalam mengenai menantu Jokowi, Bobby Nasution. PDIP mengaku telah menutup pintu dukungan bagi Bobby di Pilkada Sumatera Utara.
Sementara Golkar sudah mengeluarkan surat tugas untuk para perwakilannya di daerah agar melakukan survei terlebih dahulu terkait Pilkada 2024.
"Golkar telah mengeluarkan surat tugas untuk Pilkada seluruh Indonesia, dan akan melaksanakan survey di masing-masinh wilayah," kata Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar saat dihubungi, Sabtu (13/4/2024).
Menurutnya, hasil survei tersebut nantinya akan dilihat sebagai bahan pertimbangan pihaknya mengusung figur di Pilkada 2024 mendatang.
"Hasil dari survey, serta hal-hal lain seperti PDLT akan menjadi pijakan dalam menentukan rekomendasi Pilkada nanti," ujarnya.
Tolak Bobby
Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Saat ini sejumlah partai politik tengah menjaring kader atau calon yang dianggap mumpuni untuk ikut dalam kontestasi politik tingkat daerah, tak terkecuali PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan saat ini sudah ada pendaftaran-pendaftaran. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Sumater Utara.
"Sudah ada pendaftaran-pendaftaram di daerah-daerah. Sumatera utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar, kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4) malam.
Selain di Sumut, Hasto juga menyebut sejumlah daerah lain juga mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon dalam Pilkada 2024.
"Dari Solo, tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," katanya.
Meski proses pendaftaran sudah mulai berlangsung, Hasto mengemukakan sejumlah kritik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diatasi terlebih dahulu.
Bila persoalan dalam Pemilu 2024 tidak diselesaikan, Hasto menyatakan, pemilihan untuk mencari kepala daerah menjadi tidak berguna.
"Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," tuturnya.
