Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku rata-rata data pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima di kementerian yang dipimpinnya terkait masalah konflik agraria.
"Dumas yang ada di Kemenko Polhukam hampir 50 persen bahkan lebih adalah permasalahan agraria, permasalahan pertanahan, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semua," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Meski begitu, dia menekankan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Baca Juga:
Terlebih, Hadi juga memiliki pengalaman sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebelum menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada Februari 2024.
![Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai memimpin rapat koordinasi pembahaaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (14/3/2024). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/14/40983-menkopolhukam-hadi-tjahjanto.jpg)
Pengalaman selama lebih dari satu tahun itu diharapkan bisa membuatnya mengatasi persoalan agraria yang diadukan masyarakat ke Kemenko Polhukam.
"Bagi saya cukup bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Walaupun saya harus menambah ilmu-ilmu lain terutama ilmu HTN, Hukum Tata Negara," tutur Hadi.
Baca Juga:
Menko Polhukam Hadi Sebut Demo Tolak Hasil Pemilu Bakal Meningkat, Begini Skalanya!
"Mari kita buka masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu disampaikan oleh masyarakat," tambah dia.
Lebih lanjut, Hadi juga menegaskan perlunya stabilitas aspek lain dalam ranah kerja Kemenko Polhukam yaitu politik, hukum, dan keamanan.
Untuk mencapai politik, hukum, dan keamanan yang stabil, Hadi menyebut perlunya koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.
"Berkat kerja sama saling mengisi karena kita menjaga satu sama lain untuk bisa sukseskan tugas kita tugas sangat berat," tandas Hadi.
TERPOPULER
