Kementerian ATR Mulai Susun Baseline RPJMN Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai bersiap menyambut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Baseline alias kerangka dasar Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sudah mulai disusun.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan mengatakan, penyusunan baseline RPJMN 2025-2029 ini akan dibagas dalam Reforma Agraria (RA) Summit 2024 yang akan digelar di Bali pada 14-15 Juni 2024. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya memastikan tercapainya seluruh target Reforma Agraria yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

MRA Summit Bali 2024 nanti, kata Dalu, juga adalah tindak lanjut Deklarasi Karimun 2023 yang merupakan komitmen dari sembilan kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Marinves, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK serta Kementerian KKP.

“Terutama empat kelompok kerja, yakni Pokja Kebijakan Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di-Atas Air, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar; Pokja Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah BUMN/BUMD; Pokja Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi; dan Pokja Kebijakan Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan,” ujar Dalu kepada wartawan, Selasa (7/4/2024).

Dalu mengakui pada empat sektor ini masih terdapat hambatan ego sektoral dalam kerangka kerja spasial, misalnya penggunaan peta yang berbeda. Dalam kerangka legal, setiap instansi memiliki peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan; maupun kerangka institusional.

Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, terkhusus lingkungan Ditjen Penataan Agraria, Dalu Agung meminta agar semua pihak bekerja dengan komitmen dan niat tulus memajukan NKRI.

“Mengelola negara ini harus dengan komitmen, terutama soal niat dan realisasinya dengan kerja nyata,” tegasnya.

RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral dan mengurangi pluralisme pengelolaan agraria, yang akan kami inisiasi dari kerangka spasial.

“Dalam kesempatan Rakernis ini, kita akan mencoba kerja bersama dengan rekan-rekan dari KLHK,” pungkas Dalu.