Mahfud MD Disarankan Jadi Tokoh Masyarakat Sipil: Gantikan Gus Dur

Baehaqi Almutoif | Suara.com

Rabu, 08 Mei 2024 | 10:31 WIB
Mahfud MD Disarankan Jadi Tokoh Masyarakat Sipil: Gantikan Gus Dur
Mahfud MD saat berada di UII, Yogyakarta untuk mengisi dikursus dan diskusi. [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

Suara.com - Analis politik senior Muhammad AS Hikam menyarankan mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD untuk menjadi tokoh masyarakat sipil, layaknya Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di acara podcast Total Politik seperti dilihat Suara.com pada Rabu (8/5/2024).

"Beliau sebagai orang yang bukan partai itu masih mempunyai kans lagi untuk menjadi menurut saya ya salah seorang tokoh dari masyarakat sipil yang bisa memberikan alternatif," ujarnya dikutip.

Baca Juga:

PDIP Jelaskan Maksud Ganjar Pilih Jadi Oposisi Prabowo: Beliau Tak Ingin Jadi Menteri 

Pria yang akrab disapa MAS Hikam itu berharap Mahfud MD tidak berhenti usai Pilpres 2024 selasai.

Menurutnya, mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) tersebut masih bisa berbuat banyak, salah satunya dengan menjadi tokoh masyarakat sipil. Pengalamannya berada di pemerintahan bisa menjadi alternatif terhadap kontrol pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

MAS Hikam secara blak-blakan khawatir pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah ke semacam negara otoriter, kalau tidak melakukan sesuatu yang luar biasa.

"Karena menurut saya rezim yang baru ini kalau melanjutkan skenario dari Pak Jokowi dan gengnya yang saya tidak tahu siapa aja itu. Untuk itu saya kira riskan juga. Kenapa demikian kalau memang Pak Prabowo tidak mau lakukan satu move alternatif, ini ya akan menjadi semacam negara otoriter lagi, balik kanan dari yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Hanya bungkusnya berbeda," katanya.

"Jadi apa yang disebut sebagai demokratik otoritaan mungkin akan muncul di Indonesia kalau Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu yang of the box," imbuhnya.

Baca Juga:

Jejak Hubungan Baik Ganjar dan Anies, Saling Balas Ucapan Ultah Pakai Bahasa Walikan 

Dia melihat kemunculan model negara otoriter sudah terlihat sekarang ini. "Di mana semua institusi yang demokratik terjamin tapi sebetulnya intensinya lebih kepada autokrasi," katanya.

Mahfud MD bisa menjadi alternatif tokoh kalau Prabowo memang melanjutkan model pemerintahan seperti itu. Mantan Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menkopolhukam) itu bisa menjadi tokoh seperti Gus Dur.

Kendati demikian, Hikam mengungkapkan, sejauh ini dirinya belum tahu Mahfud MD berada di dalam atau di luar pemerintahan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Langkah 'Repot' Prabowo Kalau Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Kursi

Langkah 'Repot' Prabowo Kalau Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Kursi

Kotak Suara | Rabu, 08 Mei 2024 | 09:54 WIB

Diprediksi Jadi Menteri, Eko Patrio Sekolahkan Anak di Singapura dengan Biaya Rp 700 Juta per Tahun!

Diprediksi Jadi Menteri, Eko Patrio Sekolahkan Anak di Singapura dengan Biaya Rp 700 Juta per Tahun!

Lifestyle | Rabu, 08 Mei 2024 | 09:46 WIB

Dosen UIN Usul Prabowo Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Siang dan Susu Gratis

Dosen UIN Usul Prabowo Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Siang dan Susu Gratis

News | Rabu, 08 Mei 2024 | 07:34 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB