REGIONAL:
Suara.com - Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Susi Dwi Harijanti mengkritisi rencana perubahan keempat Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dia menilai UU nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU MK sebagai intervensi politik dari para pembentuk undang-undang.
"Intervesi politik karena tidak ada perubahan yang substansial. Semuanya hanya berkaitan dengan masa jabatan hakim, kemudian juga masa jabatan ketua dan wakil ketua," kata Susi dalam diskusi daring bertajuk 'Sembunyi-sembunyi Revisi UU MK Lagi' pada Kamis (16/5/2024).
Padahal, dia menegaskan bahwa ada putusan MK nomor 81/PUU-XXI/2023 yang memberikan batasan dan rambu-rambu kepada legislatif dalam membuat perubahan pada undang-undang.
Baca Juga: Ditanya soal RUU MK, Jokowi Cecar Balik Wartawan: Tanyakan ke DPR
"Perubahan undang- undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang dimaksud," ujar Susi.
Khusus berkenaan dengan UU MK, lanjut Susi, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, perubahan tersebut tidak boleh merugikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.
Baca Juga: Acuhkan Bawaslu di Sidang Sengketa Pileg 2024, Ketua MK Suhartoyo Ngaku Lupa: Maaf Ya
Artinya, jika pembentuk undang-undang ingin mengubah persyaratan, selain persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 termasuk perubahan masa jabatan atau periodisasi, perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi Hakim Konstitusi yang diangkat setelah undang-undang tersebut diubah.
"Nah ini adalah pengingat sebetulnya bagi pembentuk undang-undang ketika akan melakukan perubahan undang-undang MK dan intervensi ini ternyata berlanjut," tegas Susi.
Baca Juga: Bikin Kicep! Hakim MK Sindir Pengacara KPU: Kalau Gak Bilang Siap, Pak Holik Marah Gak Digaji!
Sebab, dia menilai pembahasan rancangan UU (RUU) tentang perubahan UU MK lemah dari sisi argumentasi soal asas kebutuhan. Menurut Susi, pembahasan RUU ini mesti mendapatkan kritik dan dorongan dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil.
Selain itu, Susi juga menyebut revisi UU MK tidak patut dilakukan lantaran pembahasannya terjadi pada masa 'lame duck' atau akhir masa jabatan DPR periode 2019-2024.
Dia juga menanggap revisi ini dilakukan dengan minim partisipasi bermakna, memiliki materi muatan yang berpotensi melemahkan MK, dan pembahasannya dilakukan saat DPR sedang reses.
TERPOPULER
