Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengkritisi langkah presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul semua partai politik.
Hal itu ia ungkapkan saat acara Main Monopoli(tik) Najwa Shihab yang ditayangkan YouTube. Ia menyebut Kabinet Gemoy berpotensi dengan bagi-bagi kekuasaan.
Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran nanti bakal menambah kementrian.
"Saya kira kabinet gemoy itu kan konotasinya nomenklatur dan penambahan kementrian itu akan terjadi. Kalau ingin mengurangi jumlah Menteri, bukan lagi missal 34 kan enggak harus merivisi undang-undang kementrian. Misalnya menterinya 30, 25, atau 20 kan enggak perlu merivisi undang-undang," ujarnya dikutip pada Sabtu (25/5/2024).
Adi Prayitno menyebut, bagi-bagi kekuasaan itu juga berpotensi diberikan kepada partai yang sekarang bergabung.
"Artinya apa, saat muncul isu soal revisi undang-undang ini, maka sangat mungkin akan menambah jumlah Menteri, yang itu konotasinya dalah untuk mengakomodir kelompok-kelompok kepentingan politik, terutama kelompok yang kalah dalam pemilu. Yang beberapa Waktu lalu meyakini bahwa mereka juga tertarik menjadi bagian dari Prabowo Subianto," ujarnya.
Ia menyadari, bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan saat ini adalah hal yang biasa. Sebab, Prabowo tak bisa menjadi seorang presiden tanpa melakukan koalisi.
"Politik bagi-bagi kekuasaan dalam system Presidential itu perkara biasa, karena Prabowo tidak bisa maju kandidat presiden hanya dengan gerindra," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya Prabowo hanya wajib berbagi dengan partai-partai pendukung saat pemilu 2024 lalu.
Baca Juga: Rahayu Saraswati
"Berbagi dengan Golkar, berbagi dengan PAN, berbagi dengan Demokrat enggak jadi soal. Yang menjadi soal kalua toh harus berfikir dengan NasDem dan PKB, ini kalah pemilu kenapa dipikirkan," ujarnya.
