Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan akan ada komite yang mengawasi jalannya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pengawasan ini penting agar Tapera tidak mengulang kasus Asabri.
Melalui konferensi pers terkait Tapera dengan sejumlah pihak terkait, Moeldoko memastikan akan ada pembangunan sistem pengawasan untuk menjamin dana Tapera dapat dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan.
"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Komite nantinya berfungsi menjadi pengawas. Adapun komite Tapera ini diketuai oleh Menteri PUPR dengan anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, komisioner OJK, dan profesional. Moeldoko menekankan pengawasan menjadi penting agar kasus korupsi seperti Asabri tidak terulang di Tapera.
"Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri!" kata Moedoko.
Jenderal purnawiran TNI ini bercerita, sata dirinya menjadi Panglima TNI, Moeldoko bahkan mengaku tidak bisa menyentuh Asbari atau sekadar menempatkan orang di sana.
"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri. Akhrinya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," kata Moeldoko.
Belajar dari kasus Asabri, pemerintah akan meningkatkan pengawasan dalam program Tapera. Mengingat program ini mewajibkan pekerja membayarkan tabungan dari potongan 2,5 upah atau gaji mereka setiap bulannya, sedangkan 0,5 persennya dari pemberi kerja.
"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel. Nggak bisa macam-macam karena semua betul-betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Pemerintah Harus Kaji Ulang Mekanisme Program dan Pembiayaan Tapera
