- TPNPB-OPM membunuh lima pekerja bangunan di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, pada Minggu, 2 Agustus 2026.
- Mafirion selaku anggota DPR RI mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendesak pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi pekerja.
- Serangan terhadap pekerja sipil itu dinilai dapat menghambat proyek pembangunan infrastruktur jangka panjang yang merugikan masyarakat Papua.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mengecam keras pembunuhan lima pekerja bangunan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, pada Minggu (2/8/2026).
Mafirion menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi warga sipil, terutama mereka yang bertugas di wilayah rawan konflik.
"Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua," kata Mafirion kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
![Ratusan personel disiagakan di Perempatan Jalan Kogome tidak jauh dari Pasar Kuragame, Karubaga, Tolikara [KabarPapua.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/26/70781-tolikara.jpg)
Menurut Mafirion, mendapatkan pekerjaan yang layak serta perlindungan keselamatan saat bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara.
Ia menilai para pekerja infrastruktur di wilayah konflik seharusnya tidak perlu bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan.
"Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?" ujarnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pekerja sipil akan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Terhambatnya pembangunan infrastruktur, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, akan merugikan masyarakat setempat.
"Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan," tegasnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, penyerangan tersebut terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara. Para pelaku menyerang secara mendadak saat kelima pekerja bangunan itu sedang beristirahat.
Menanggapi situasi tersebut, Mafirion mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret, mulai dari mengejar pelaku hingga memperkuat mitigasi keamanan di lokasi proyek-proyek strategis.
"Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua," pungkasnya.