Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakya atau Tapera.
Pasalnya, kedua menteri tersebut dianggap tak sejalan dengan atasannya, Presiden Joko Widodo soal kebijakan Tapera. Sri Mulyani dan Basuki sepakat untuk menunda iuran Tapera karena kebijakan tersebut dianggap tergesa-gesa.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani menyoroti bahwa sikap Sri Mulyani dan Basuki menunjukkan makin banyak orang-orang di lingkaran presiden yang tak sejalan lagi dengan Jokowi.
"Makin banyak orang yang merasa bahwa program-program Jokowi terlalu terburu-buru, ambisius dan kurang perhitungan. Salah satunya kurang sensitif dengan kondisi yang tengah dialami oleh masyarakat. Ambisi Jokowi yang menggebu-gebu bahkan terlihat seperti menerobos berbagai ketentuan, aturan atau fatsun yang berlaku," kata Ray kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
Dia juga menyebut makin banyak orang di lingkaran Jokowi yang sadar bahwa kebijakan-kebijakannya, akhir-akhir ini terlihat sebagai ambisi dan proyek pribadi.
Ray menyebut contohnya ialah proyek pembangunan IKN yang dianggap dipaksakan bisa berjalan pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga dianggap mengumpulnya kekuasaan di keluarganya dengan cara-cara kontroversional.
"Dalam banyak hal, pencapaian-pencapain reformasi, satu per satu rontok di era kekuasaan Jokowi. Sebut saja KPK, MK, MA, pemilu/pilpres terburuk sepanjang sejarah reformasi di tahun 2024. Kembalinya bukan hanya dwi fungsi, malah multi fungsi TNI, kriminalisasi masyarakat kritis, tata cara pembuatan UU yang melabrak UU, nepotisme politik keluarga Jokowi dan banyak lainnya," tutur Ray.
Hal ini, lanjut Ray, jelas membuat orang-orang yang bekerja di bawah Jokowi tetapi masih memiliki semangat reformasi, merasa keberatan dengan kebijakan-kebijakan yang justru dianggap sebagai ambisi pribadi Jokowi.
"Kasus Tapera ini menjadi batu keduanya (Sri Mulyani dan Basuki) untuk tampil menyatakan keberatan-keberatan cara Jokowi memimpin bangsa," ujar Ray.
Untuk itu, Ray menilai dalam beberapa program, Jokowi tidak memiliki pendukung setia, terlebih setelah meninggalkan PDIP dengan cara yang dianggap memilukan.
"Kasus UKT, dan kini Tapera, tak ada satupun partai yang berani muncul ke depan membela kebijakannya. Semua diam, bahkan seperti dalam kasus kenaikan UKT malah partai-partai secara terbuka menolak kebijakannya," jelas Ray.
"Dalam politik, tidak bisa semua diikat karena bertemu kepentingan, tetap perlu kawan seiring yang tulus dan itulah yang diabaikan oleh Jokowi," tambah dia.
Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, Ray menyebut muncul barisan kekuatan-kekuatan politik baru dan Jokowi tidak lagi menjadi pusat kekuatan tersebut. Terlebih, Jokowi disebut tidak memiliki kekuatan politik formal di belakangnya.
"Anaknya Gibran, tentu, belum bisa sepenuhnya diandalkan. Apalagi projo dan barisan tim hore. Rakyat yang selama ini mengelu-elukannya, kini repot karena urusan sehari-hari dan jumlahnya akan terus menyusut seiring kekuasannya yang berakhir," tandasnya.
TERPOPULER
