Pemerintah akan mengeluarkan perintah lain bagi dokter umum untuk kembali bekerja jika lebih dari 30 persen dari mereka bergabung dalam aksi mogok yang direncanakan.
Sehari sebelumnya, KMA mengumumkan akan mempertimbangkan untuk menunda pemogokan jika pemerintah setuju untuk memulai kembali diskusi mengenai peningkatan kuota sekolah kedokteran dari awal.
Pemogokan, menurut mereka, juga bisa ditangguhkan jika semua perintah administratif yang dikeluarkan terhadap dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan rumah sakit sejak Februari dibatalkan.
Namun, Kementerian Kesehatan menolak permintaan tersebut.
Kemenkes Korsel menyatakan "tidak pantas bagi KMA untuk mengajukan tuntutan kebijakan kepada pemerintah dalam kondisi pemogokan ilegal."
