Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi didesak mundur buntut dari peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Terkait desakan mundur ini, Presiden Jokowi buka suara.
Kepala negara menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan ihwal desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan.
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Hal senada disampaikan Jokowi menanggapi ihwal adanya peretasan terhadap PDN.
"Ya sudah kami evaluasi semuanya," kata Jokowi.
Kekinian, Jokowi meminta jajaran mencarikan solusi buntut dari peretasan. Ia sekaligus mengingatkan agar ada back up terhadap data nasional.
"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," kata Jokowi.
"Dan ini juga terjadi di negara-negara lain bukan hanya di Indonesia saja," sambung Jokowi.
Tuding Desakan Mundur dari Rival Pilpres
Baca Juga: Media Asing Sampai Sebut Budi Arie Sebagai 'Menteri Giveaway', Sorot Desakan Menkominfo Mundur
Desakan agar minta Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo juga sempat ditanggapi oleh Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo). Mereka pun pasang badan membela sang ketum yang didesak mundur dari kabinet Jokowi.
Sekjen Projo, Handoko mengatakan sebenarnya desakan Budi Arie mundur bukan keinginan masyarakat. Ia menyebut kubu berlawanan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu sengaja memainkan isu tersebut.
Ia meyakini mereka merupakan lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu. Namun, ia merinci siapa saja sosok yang dimaksud.
"Ya saya tidak menyebut satu atau dua nama, tapi dari monitoring yang dilakukan oleh tim, itu adalah justru tokoh-tokoh yang kita identifikasi adalah mereka-mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," ujar Handoko di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
"Sehingga teman-teman kami di Projo menyimpulkan bahwa ada unsur sisa-sisa residu dari Pilpres 2024," lanjutnya menambahkan.
Menurut Handoko, hal ini terjadi karena sampai saat ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto belum dilantik. Sampai Prabowo menjabat, masih ada upaya-upaya perlawanan dari kubu lawan.
