Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memilih jajaran kabinetnya dengan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Hal itu dilakukan untuk mencegah menteri tak berkompeten bisa memimpin.
Effendi mengusulkan hal tersebut lantaran berkaca dari buruknya koordinasi pemerintah soal kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
"Jadi di era pak Prabowo nanti ini gak boleh ada kompromi. Jadi kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah lewat publik lah, jangan karena suka, bagus, gayanya apa ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua, ya," kata Effendi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Ia mengatakan, soal peretasan PDN merupakan kesalahan yang fatal sekali. Hal itu juga menunjukan ada kordinasi yang lemah dari pemerintahan.
"Karna ini serius sekali. Jadi kita memang bukan hanya soal data ya tapi soal koordinasi kepemimpinan luar biasa ya lemah ya," ungkapnya.
Untuk itu, ia menyarankan adanya fit and proper test menteri.
Politikus PDIP itu kemudian menyayangkan di kaninet pemerintahan sekarang relawan bisa menjadi seorang menteri. Relawan yang dimaksud adalah Menkominfo Budi Arie.
"Ya kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya, ini kan lucu kayak, kabinet tapi kayak warung semua," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengakui jika legislatifnya juga masih terdapat kelemahan. DPR RI kekinian diketahui dipimpin oleh politikus PDIP Puan Maharani.
"Ya sayang saja Senayannya juga lemah, ya. Kalau saya memimpin Komisi I, itu saya berhentiin dulu itu. Ya atas nama konstitusi kita berhentikan dulu sepihak, bisa, jadi dengan kami nyatakan saudara menteri berhenti, bisa," pungkasnya.
