"Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Ketiga, layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, berbagai temuan dan pertimbangan hukum yang disampaikan merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul sampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah.
Usai hal itu, Cak Imin kembali mengambil alih rapat dan meminta persetujuan kepada anggota yang hadir soal pembentukan pansus angket yang diusulakan setidaknya 35 orang anggota DPR.
"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus angket pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," tanya Cak Imin.
"Setuju," jawab kompak anggota DPR yang hadir dalam rapat.
TERPOPULER
