REGIONAL:
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan secara pribadi dirinya tidak setuju bila Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperbolehkan untuk berbisnis.
Sebelumnya wacana TNI boleh berbisnis itu diusulkan lewat usulan penghapusan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut mengatur tentang larangan prajurit TNI berbisnis.
"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Lah nanti gimana urusan kerjaannya?" kata Moeldoko kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Mantan Panglima TNI ini menegaskan, bahwa TNI harus profesional.
"TNI profesional. Jangan bergeser dari itu. Engga ada lagi yang bergeser dari itu," kata Moeldoko.
Moeldoko bercerita bahwa TNI dulu memiliki yayasan. Tetapi kemudian dijadikan alat bisnis. Kekinian yayasan tersebut sudah tidak ada.
"Maksudnya TNI bisa berbisnis itu seperti apa ? Ya kan. Kalau dulu, TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar membenarkan adanya usulan penghapusan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Diketahui, pasal tersebut mengatur tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam kegiatan bisnis. Artinya, bila pasal tersebut dihapus, prajurit TNI nantinya memungkinkan untuk terlibat kegiatan bisnis.
Nugraha menyampaikan usulan tersebut telah disampaikan pihak TNI kepada tim kelompok kerja (Timpokja) revisi Undang-Undang tentang TNI.
Nugraha sekaligus menyampaikan alasan di balik usulan penghapusan pasal tersebut.
"Usulan sudah disampaikan ke Timpokja revisi UU TNI dengan alasan prajurit TNI ada yang berbisnis jadi peternak, buka warung dan lain-lain," kata Nugraha kepada Suara.com, Selasa (16/7/2024).
Sementara itu, ditanya apakah dalam usulan tersebut disebutkan ada batasan bisnis apa saja yang diperkenankan untuk prajurit TNI terlibat, semisal sebatas lingkup usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) atau tidak? Nugraha belum memastikan. Ia berujar saat ini semua masih dalam bentuk usulan.
"Batas kegiatan bisnis belum ditentukan. Semua masih dalam bentuk usulan," kata Nugraha.
TERPOPULER
