Suara.com - Revisi undang-undang (RUU) Polri yang sedang bergulir di DPR RI memicu gelombang penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Sejak disahkan sebagai inisiatif DPR, muncul petisi online terkait penolakan RUU Polri itu.
Gerakan petisi menolak RUU Polri diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police).
Dilihat Suara.com pada Rabu (25/7/2024), petisi tolak RUU Polri di laman change.org telah mendapat 2.550 tanda tangan, sejak dibuat pada 21 Juni 2024 lalu.
KontraS yang menjadi bagian dalam koalisi sipil itu memberikan sembilan catatan kritis terhadap pasal-pasal baru dalam draf RUU Polri karena dianggap bermasalah. Kesembilan poin itu di antaranya sebagai berikut:
1. Revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital.
2. RUU Polri akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen.
3. Kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan terjadi penyalahgunaan karena pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan, padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.
4. Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi superbody investigator.
5. Lewat RUU ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa.
Baca Juga: Penyadapan Di RUU Polri Jadi Sorotan, KSP Moeldoko: Masyarakat Jangan Berlebihan
6. Revisi UU Kepolisian akan menaikkan batas usia pensiun menjadi 60-62 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional Polri yang tidak memiliki dasar dan urgensi yang jelas.
7. Revisi UU Polri juga menambah daftar kewenangan yang tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan tumpang-tindih kewenangan antara kementerian/lembaga negara.
8. Meski menambah deretan kewenangan terhadap Kepolisian, namun RUU Polri tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pengawasan (oversight mechanism) bagi institusi Polri dan anggotanya.
9. Proses pembahasan Revisi UU Polri terkesan terburu-buru dan mengabaikan secara total partisipasi publik.
Terkait adanya petisi online itu, berikut sikap protes keras dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian atas RUU Polri:
1. Menolak Keras Revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR-RI;
