Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan pihaknya hanya akan mentaati konstitusi. Menurutnya, penunjukan dan pergantian menteri dalam kabinet merupakan hak prerogratif Presiden sehingga PDIP menerima saja apa pun yang menjadi keputusan.
Hal itu disampaikan Deddy menanggapi adanya info dua menteri dari PDIP yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga bakal direshuffle.
"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian Menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," kata Deddy kepada Suara.com, Selasa (13/8/2024).
"Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," sambungnya.
Di sisi lain, kata dia, kalau pun ingin mendengarkan saran dari PDIP untuk merushuffle menteri-menteri non partai saat ini, itu diserahkan kepada Presiden.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yang direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," katanya.
PDIP kata Deddy, selama ini merasa sudah cukup memperjuangan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.
"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," pungkasnya.
Sebelumnya beredar info jika Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet. Semula kabar itu menyebut Bahlil Lahadahlia akan menggeser posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Dan posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Kini muncul lagi info jika Menkumham Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra. Kemudian Menteri PPA Bintang Puspayoga juga akan diganti. Terakhir infonya juga Menteri KLHK Siti Nurbaya juga akan diganti.
TERPOPULER
