Suara.com - Kerusuhan yang terjadi di Bangladesh nampaknya membuat kondisi di negara tersebut semakin denting, bahkan kata reformasi saat ini menggema atau bergaung, tentunya hal tersebut bisa saja berimbas kepada pemilu yang terancam ditunda.
Kepala Penasihat pemerintah sementara Bangladesh, Muhammad Yunus baru-baru ini berpidato dengan menyerukan reformasi menyeluruh sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
Dalam pidato penting di hadapan para diplomat di Dhaka pada hari Minggu, turut menandai keterlibatan pertama Yunus dengan komunitas diplomatik sejak menjabat pada tanggal 8 Agustus, menyusul pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Yunus, seorang peraih Nobel, mengambil alih jabatan tersebut di tengah kondisi politik yang bergejolak yang ditandai dengan protes massal dan kekerasan yang berujung pada tergulingnya Hasina.
Dalam pidatonya, Yunus menguraikan peta jalan pemerintahan sementara untuk mewujudkan Bangladesh yang stabil dan demokratis, dimulai dengan pemilu yang bebas, adil, dan partisipatif.
“Kami akan menyelenggarakan pemilu partisipatif yang bebas dan adil segera setelah kami menyelesaikan mandat kami untuk melaksanakan reformasi penting di komisi pemilu, peradilan, administrasi sipil, pasukan keamanan dan media,” katanya.
Pada tanggal 5 Agustus, Hasina, berusia 76 tahun, meninggalkan Bangladesh dengan helikopter ke India ketika pengunjuk rasa menyerbu jalan-jalan di Dhaka. Pemerintahannya selama 15 tahun, yang ditandai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, berakhir secara dramatis.
Minggu-minggu menjelang penggulingannya penuh dengan pertumpahan darah, dengan lebih dari 450 orang tewas dalam kerusuhan tersebut dan beberapa laporan serangan terhadap komunitas minoritas Hindu di Bangladesh.
Kepala Penasihat mengatakan memulihkan hukum dan ketertiban di negara ini adalah prioritas utama pemerintahannya.
Baca Juga: Benarkah Mpox Bisa Menyerang Siapa Saja? Kasus Terbaru di Filipina Jadi Bukti
“Kita akan mendekati keadaan normal dalam waktu singkat, dengan dukungan yang tak tergoyahkan dari rakyat dan angkatan bersenjata yang patriotik,” kata Yunus.
“Prioritas utama Pemerintahan Sementara adalah mengendalikan situasi hukum dan ketertiban… Angkatan bersenjata akan terus membantu kekuasaan sipil selama situasinya memungkinkan," sambungnya.
