Suara.com - Wewenang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah jadi sorotan karena disebut terburu-buru melakukan rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyebutkan partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Muncul dugaan adanya skenario untuk menganulir keputusan MK tersebut. Bantahan datang dari Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi mengatakan, RUU itu bukan usulan baru melainkan inisiatif DPR dan telah diajukan sejak 23 Oktober 2023.
"Ini bukan usulan baru. RUU ini sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu dan telah disahkan menjadi usul inisiatif pada 21 November 2023," ujar Achmad Baidowi, yang akrab disapa Awiek, dalam rapat kerja Baleg dan pemerintah pada Rabu (21/8/2024).
Fungsi Baleg DPR RI
Pembahasan seputar wewenang Baleg DPR RI mencuat di media sosial. Lalu sebenarnya, apa tugas Baleg DPR RI?
Mengutip laman resmi DPR RI, Baleg adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang memegang peranan vital dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dibentuk secara tetap oleh DPR, Baleg memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diajukan, dibahas, dan disahkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dengan keanggotaan yang ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap fraksi, Baleg merupakan kekuatan kolektif dan kolegial dalam menjaga kualitas legislasi nasional.
Pimpinan dan Keanggotaan Baleg DPR
Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari 1 ketua dan maksimal 4 wakil ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kepemimpinan ini bersifat kolektif dan kolegial, memastikan setiap keputusan diambil dengan cermat dan adil. Adapun pimpinan Baleg saat ini adalah:
- Ketua: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (F-PGERINDRA)
- Wakil Ketua: Ichsan Soelistio (F-PDI PERJUANGAN)
- Wakil Ketua: Willy Aditya (F-PNASDEM)
- Wakil Ketua: H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si (F-PKB)
- Wakil Ketua: Dr. Ach. Baidowi, S.Sos (F-PPP)
Keanggotaan Baleg yang berjumlah 80 orang diisi oleh perwakilan dari berbagai fraksi, mencerminkan keragaman pandangan dalam DPR. F-PDI Perjuangan memimpin dengan 18 anggota, disusul oleh F-PG dengan 12 anggota, dan F-Gerindra dengan 11 anggota.
Tugas dan Wewenang Baleg DPR RI
Baleg bertanggung jawab menyusun program legislasi nasional (Prolegnas), yang merupakan peta jalan untuk pembentukan undang-undang selama satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Program ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dari DPD dan hasil koordinasi dengan Pemerintah. Selain itu, Baleg juga bertugas mengharmonisasi, membulatkan, dan memantapkan konsep rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau DPD.
Tidak hanya itu, Baleg juga berwenang melakukan kunjungan kerja, mengadakan rapat koordinasi dengan komisi atau panitia khusus, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas. Baleg juga bertanggung jawab membuat laporan kinerja yang berisi inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan, yang dapat dijadikan acuan oleh anggota DPR pada masa keanggotaan berikutnya.
Baleg DPR Mau Anulir Putusan MK?
Anggota Baleg DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto membantah jika rapat tersebut untuk menganulir putusan MK. Dia mengeklaim Baleg RI hanya ingin memperjelas isi putusan MK agar tidak salah tafsir.
"Kami enggak mungkin menganulir MK, kami ingin menyadur itu biar terang benderang, tidak ada tafsir yang liar, oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada, inilah redaksinya, titik komanya, kalimat perkalimatnya itu mesti kami sadur dalam UU Pilkada," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Menurutnya, pembahasan RUU ini tidak perlu dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna sebelumnya. Ia mengatakan, setiap ada putusan MK perlu Baleg menindaklanjuti.
"Bilamana ada keputusan MK maka, Baleg atau komisi terkait, dulu saya pernah di Komisi 2, merespons juga putusan MK kita langsung rapat di maktubkan dalam UU," ujarnya.
"Nah ini kemarin kita sudah dengar putusan MK yang menyangkut tentang tahapan Pilkada di mana tentang syarat untuk bisa mengusung pasangan calon," sambungnya.
TERPOPULER
