BREAKING NEWS! DPR Nyerah, Pengesahan Revisi UU Pilkada Batal, Putusan MK Berlaku

Kamis, 22 Agustus 2024 | 17:48 WIB
BREAKING NEWS! DPR Nyerah, Pengesahan Revisi UU Pilkada Batal, Putusan MK Berlaku
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menunda rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. (tangkapan layar/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Lantaran itu, kemudian menimbulkan gelombang besar aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI