Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras upaya TNI untuk memidanakan Ferry Irwandi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penggunaan kekuatan negara untuk menekan kebebasan sipil dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kecaman ini menyusul kedatangan Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai laporan pidana terhadap Ferry Irwandi.
Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, yang mewakili koalisi masyarakat sipil, menilai kehadiran sejumlah petinggi militer di kantor polisi mengirimkan sinyal intimidasi.
"Kehadiran Komandan Pusat Polisi Militer, Kepala Pusat Penerangan, dan Komandan Satuan Siber menimbulkan kesan bahwa institusi militer sedang berupaya menggunakan kekuatan negara untuk menekan kebebasan sipil warga negara," kata Isnur dalam keterangannya kepada Suara.com, Selasa (9/9/2025).
Koalisi menegaskan bahwa langkah TNI ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.
"Ironisnya, tuduhan terhadap Ferry sama sekali tidak dijelaskan pihak TNI secara rinci, selain menyebut pernyataan yang pernah dilontarkan mengenai algoritma internet," tambah Isnur.
Lebih lanjut, Isnur menegaskan bahwa rencana pelaporan atas dasar pencemaran nama baik ini secara hukum bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi dari pihak yang dapat mengadukan pasal pencemaran nama baik.
Menurut koalisi, langkah TNI ini berpotensi mengaburkan batas antara tugas militer dengan ranah sipil.
"Tugas pokok TNI adalah menjaga pertahanan negara dengan memerangi musuh, bukan memerangi warga yang menyampaikan kritik atau analisis di ruang publik," tegas Isnur.
Baca Juga: Yusril Temui Direktur Lokataru di Tahanan, Jamin Proses Hukum Akan Diawasi
