Suara.com - Sekretaris SC Muktamar PKB, Syaiful Huda, mengisyaratkan sikap partainya dalam Pilkada 2024 kemungkinan akan berubah pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu juga akan jadi pembahasan di Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali.
"Nah, apakah ada perubahan dari konfigurasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi mungkin saya bisa jawab ada beberapa perubahan, walaupun tidak drastis jadi ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa Kabupaten Kota," kata Huda dalam konferensi persnya jelang pembukaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).
Di lain sisi, kata dia, Muktamar juga akan mengakomodir keputusan Mukernas PKB sebelumnya, yakni soal pengusungan calon kepala daerah di Pilkada 2024.
"Nanti akan ditetapkan juga di dalam Muktamar ini adalah kita akan menguatkan konsolidasi internal mendorong sebanyak-banyaknya kader untuk mengambil kepimpinan di eksekutif," ujarnya.
"Dalam hal ini didorong maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati wakil kota dan wakil wali kota," sambungnya.
Sebelumnya, Huda menyampaikan dalam Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali selama dua hari yakni 24-25 Agustus 2024 akan juga ditegaskan soal sikap partai dalam mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
"Muktamar ini akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap pemerintahan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto walaupun secara informal dalam berbagai forum ketua umum kami sudah menyampaikan, (PKB) bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto," kata Huda.
Ia mengatakan, dalam forum Muktamar nanti akan dilembagakan soal sikap final PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
"Jadi dalam Muktamar ini salah satunya adalah akan melembagakan sikap politik final terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan baru pasca Pak Joko Widodo nanti akan masuk di dalam salah satu butir rekomendasi politik Muktamar dua hari ini," ujarnya.
TERPOPULER
