Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui jika tidak memonitor keberadaan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep usai ramai isu gratifikasi soal penggunaan jet pribadi alias private jet. Hal diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, menanggapi asumsi publik media massa yang menyebut Kaesang 'menghilang' dan tak terlacak oleh KPK.
“KPK tidak memonitor posisi yang bersangkutan (Kaesang) ada di mana,” kata Tessa saat dihubungi Suara.com, Senin (2/9/2024).
Mengenai surat undangan klarifikasi dugaan gratifikasi pada penggunaan private jet yang rencananya akan dikirimkan kepada putra bungu Presiden Joko Widodo itu, Tessa menyebut surat tersebut belum dikirimkan.
“Masih proses,” ujar Tessa.
Kaesang Trending di X
Sekadar informasi, nama Kaesang memuncaki trending topic X Indonesia pada hari ini, Senin (2/9/2024). Kaesang menjadi trending topik diduga tak lepas dari sejumlah pemberitaan yang menyebut jika Ketum PSI itu menghilang dari radar KPK setelah sebelumnya ramai disorot karena kepergok bareng istrinya, Erina Gudono naik jet pribadi ke Amerika Serikat.
Segera Diperiksa Kasus Jet Pribadi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengaku pihaknya akan menyampaikan surat undangan kepada Kaesang dalam menanggapi permintaan klarifikasi terhadap Kaesang perihal dugaan penerimaan gratifikasi tentang pesawat jet pribadi yang digunakan untuk bepergian ke Amerika Serikat.
"Surat sedang dikonsepkan, surat undangan, apakah nanti apa, saya tidak tahu bersangkutan sebagai apa saat ini," kata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).
Dia juga menjelaskan informasi dari masyarakat merupakan hal yang lumrah dan perlu untuk ditindaklanjuti lembaga antirasuah.
"Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasa mengundang. Jadi, kalau terkait dengan laporan-laporan, penerimaan-penerimaan lewat Direktorat Gratifikasi dan Kedeputian Pencegahan, kami mengundang," ujar Alex.
Alex melanjutkan, sebelum memenuhi undangan, biasanya pihak-pihak yang dimaksud akan menyampaikan klarifikasi kepada publik terlebih dahulu.
Namun, Alex menegaskan, hal tersebut belum tentu membatalkan permintaan klarifikasi dari Lembaga Antirasuah.
"Apa itu akan menghentikan klarifikasi dari KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan Deputi Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi," ucap Alex.
"Kami si berharap ketika melakukan klarifikasi atau apapun untuk disampaikan bukti dong, misalnya, 'saya bayar sendiri lho ini bukti transfernya'. Jadi apa? clear dong," tandas dia.
TERPOPULER
