Pada tahun 2023, Faisal Basri sempat debat dengan Presiden Jokowi tentang kebijakan hilirisasi nikel. Awalnya, Faisal menyebut China mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, yang presentasenya mencapai 90% dari total keuntungan.
Faisal menilai bahwa kebijakan seperti itu hanya menguntungkan negara lain, utamanya China yang memiliki smelter nikel di tanah air. Akibatnya, Indonesia hanya akan mendapatkan keuntungan 10% dari kebijakan tersebut.
2. Kebijakan Impor 3 Juta Ton Beras
Pada bulan April 2024, Faisal Basri kembali mengungkapkan pendapatnya mengenai impor beras yang dilakukan jelang Pemilu 2024.
Faisal menganggap kebijakan tersebut sangat janggal dan menyampaikan kritiknya saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Faisal, saat itu produksi beras hanya turun kisaran 600 ribu ton, namun pemerintah mengimpor sebanyak 3 juta ton beras. Padahal, wajarnya pemerintah mengimpor beras sesuai dengan angka kekurangan produksi supaya harga tetap stabil.
Kebijakan tersebut dinilai tak masuk akal oleh Faisal Basri, karena harga beras melonjak tinggi pada Februari 2024. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kebijakan impor beras itu dilakukan demi kepentingan politik.
3. Soroti Proyek IKN yang Bebani APBN
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tak luput dari kritik tajam Faisal Basri. Faisal menilai pemerintah tidak memiliki rencana matang terkait pembangunan IKN.
Baca Juga: Faisal Basri Meninggal Dunia, Ernest Prakasa hingga Pandji Beri Penghormatan Terakhir
Skema pembiayaan proyek tersebut dianggap tidak jelas karena pada awalnya pemerintah tidak akan menggunakan APBN. Namun, akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa proyek tersebut akan lebih banyak dibebankan pada APBN.
Faisal Basri mengatakan bahwa proyek tersebut tak hanya meleset, tapi juga ngawur dan tidak dikerjakan dengan baik.
4. Kritik terhadap Kebijakan Ekspor Timah
Ketika Presiden Jokowi merencanakan ekspor timah, Faisal Basri menentang keras karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.
Sejak dulu, Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk biji karena hal itu sudah dilarang, sedangkan menurut Faisal, Jokowi menyamakan biji nikel dengan biji timah.
Faisal juga mempertanyakan ke mana PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk haru smenyalurkan timah tersebut. Terlepas dari hal tersebut, ia juga meminta pemerintah memikirkan warga Bangka Belitung yang terdampak larangan ekspor timah.
