Amnesty Bongkar Dugaan Operasi Sistematis Israel Hapus Jejak Palestina di Tepi Barat

Suara.com - Amnesty International menerbitkan laporan terbaru yang menyoroti tindakan pemerintah Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Laporan berjudul "Menghapus Semua Hal Terkait Palestina: Pembersihan Etnis oleh Israel atas Komunitas Bedouin dan Penggembala di Tepi Barat" itu memaparkan bahwa Israel secara eksplisit telah menjadikan aneksasi formal atas wilayah Palestina sebagai tujuan kebijakan negara.

Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah Israel dituduh mengadopsi agenda nasionalis religius dari gerakan pemukim.

Langkah ini dibarengi dengan percepatan perluasan permukiman, penyitaan lahan, peningkatan dukungan finansial serta logistik bagi para pemukim, hingga pembagian persenjataan kepada mereka.

Kebijakan ini dinilai memfasilitasi aksi kekerasan brutal yang didukung negara guna mengusir warga Palestina secara paksa dari Area C.

Sebagai informasi, Area C mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kawasan strategis ini kaya akan sumber daya alam serta lahan pertanian dan penggembalaan yang vital, namun hanya dihuni oleh sebagian kecil populasi Palestina, sehingga menjadi target utama kontrol demografis dan wilayah oleh Israel.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menegaskan situasi kritis tersebut.

“Selama tiga setengah tahun terakhir, otoritas Israel telah mempercepat kampanye pembersihan etnis yang disponsori negara di Tepi Barat, mencabut, merampas, dan memindahkan secara paksa komunitas Palestina. Ini bukanlah perbuatan aktor-aktor individual, atau apa yang berulang kali disebut oleh komunitas internasional sebagai sekadar ulah pemukim ekstremis, organisasi, atau satu atau dua menteri," kata Agnes, seperti dikutip Rabu (10/6/2026).

"Apa yang kita saksikan adalah aneksasi yang disengaja dan dipimpin oleh negara, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional dan terjadi di depan mata seluruh dunia,” lanjutnya.

Metodologi dan Investigasi Lapangan

Dalam menyusun laporan tersebut, tim peneliti Amnesty International memfokuskan kajian pada 27 komunitas Bedouin dan penggembala di Area C yang telah diusir secara paksa atau terancam pengusiran sepanjang 2023 hingga 2025.

Riset komprehensif ini melibatkan wawancara langsung dengan 45 warga Palestina dari 12 komunitas terdampak, serta 19 narasumber ahli, termasuk pengacara, jurnalis, aktivis pemantau kekerasan pemukim, dan perwakilan dari berbagai LSM lokal maupun internasional.

Selain wawancara, Amnesty International melakukan verifikasi terhadap lebih dari 420 materi visual berupa video dan foto.

Analisis mendalam juga dilakukan terhadap dokumen hukum, perjanjian, perubahan struktur tata kelola, putusan pengadilan, peta satelit, serta laporan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Temuan riset ini telah disampaikan kepada otoritas Israel pada 13 Mei 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Israel pada 23 Mei mengklaim bahwa militer mereka telah menindak aksi kekerasan pemukim, melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum, serta menyelidiki personel militer yang dinilai lalai atau gagal mencegah kekerasan tersebut.