Suara.com - Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berisiko membuat perekonomian Indonesia kolaps, jika menjalankan kebijakan terkait utang negara dengan cara yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, mengkritik cara Jokowi dalam menambah utang negara dengan tidak melibatkan stakeholder terkait juga tanpa pengawasan dari DPR. Didik pun memperkirakan kalau utang negara peninggalan Jokowi bisa jadi mencapai Rp 10 ribu triliun.
"Tidak ada seorang lembaga DPR yang menjaga dengan chek and balance pengambilan keputusan (utang) itu. Sehingga utang kita bisa sampai Rp 10 ribu triliun," kata Didik dalam disukusi daring 'Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo' dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (17/9/2024).
Data Kementerian Keuangan per Juli 2024 bahwa utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,69 triliun, naik Rp 57,82 triliun dalam sebulan.
Didik menyampaikan, dengan jumlah utang sebanyak itu artinya negara harus mengeluarkan dana besar setiap tahun hanya untuk membayar bunga. Dengan jumlah utang Rp 8500 triliun saat ini, maka Indonesia harus membayar bunga sebesar Rp 500 triliun per tahun.
"Prabowo akan mewarisi utang itu. Dan kalau nanti dia menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, seperti yang dikatakan mendiang Faisal Basri, Insyaallah akan krisis, akan lebih dalam krisisnya," ucapnya.
Didik menyebut, Jokowi otoriter dalam mengambil keputusan terkait utang. Padahal, utang negara itu akan berdampak pula kepada masyarakat. Karena, demi membayar cicilan utang, pemerintah bisa jadi harus memangkas alokasi anggaran pada sejumlah sektor terkait kesejahteraan rakat.
"10 tahun Pak Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura gak ngerti apa-apa. Tapi setelah 10 tahun keliatan, maka sebenarnya pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh raja Jawa," kritik Didik.
Baca Juga: Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Secara Internal: Jangan Sorong Bola Panas ke Presiden
