Suara.com - Menteri Agama (Menag) RI kembali absen dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024). Hal itu pun menuai protes dari pada anggota dewan yang hadir.
Sedianya, Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024).
Rapat ini sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M; dan Isu-isu aktual.
Namun, Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali tak terlihat hadir dalam rapat kali ini. Dalam beberapa agenda Komisi VIII dan juga Pansus Haji sebelumya juga mangkir dari panggilan rapat.
Adanya hal tersebut membuat para Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pimpinan rapat untuk menunda rapa. Para legislator itu menilai Yaqut tak menghargai kerja-kerja pengawasan DPR RI.
"Tidak ada itikad baik (Menag Yaqut) karena sebagai pimpinan seharusnya gentle ini menjadi evaluasi ke depan jangan sampai pertanggung jawaban ini lepas begitu saja," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Endang Maria Astuti.
"Golkar menyampaikan bahwa rapat ini ditunda saja dan tidak perku dilaksanakan," sambungnya.
Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyayangkan absennya Menag Yaqut dalam pembahasan rapat yang sangat strategis bersama stakeholder terkait.
Baca Juga: Menag Tolak Tudingan Mangkir, Jubir Kemenag: Sudah Dijelaskan Secara Tertulis kepada Pansus Haji
"Sangat disayangkan, berdasarkan beberapa kali pertemuan yang seharusnya dihadiri Menag tetapi ternyata Menag tidak bisa hadir kembali," katanya.
Selly pun berharap pemerintahan ke depan dapat mencari figur Menteri Agama yang baik dan kompeten.
"Catatan saya, mohon ke depan pemerintah dapat betul-betul figur menteri agama yang dianggap kompeten dan bisa lebih mengakomodir penyelemggaraan haji lebih yang baik," katanya.
