Musa Boma Sesalkan Pertemuan Pemprov Papua Tengah yang Abaikan Isu Penambangan Ilegal di Wakiya

Chandra Iswinarno

Sabtu, 28 September 2024 | 20:57 WIB
Musa Boma Sesalkan Pertemuan Pemprov Papua Tengah yang Abaikan Isu Penambangan Ilegal di Wakiya
Ilustrasi alat berat.[Unsplash/Gerold Hinzen]

Suara.com - Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya Musa Boma menyampaikan kekecewaannya terhadap pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Tengah bersama tiga kabupaten—Dogiyai, Deiyai, dan Mimika.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di Aula Kantor Gubernur pada Kamis, (26/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Musa Boma menyesalkan tidak adanya pembahasan terkait perusahaan ilegal PT Zoomlion Heavin Industri yang beroperasi di Wakiya, sebuah daerah yang kini terdampak oleh aktivitas perusahaan tersebut.

"Segala masalah di Wakiya bisa terjadi karena perusahaan ilegal itu. Namun, saya melihat pemerintah belum memberikan tanggapan atas keberadaan perusahaan ini, sementara masyarakat Wakiya sudah mengungsi," ungkap Boma saat ditemui di Nabire, Papua Tengah, pada Sabtu (28/9/2024) malam.

Boma mengingatkan bahwa rakyat adalah elemen terpenting dalam keberlangsungan negara dan pemerintahan.

"Rakyat adalah raja yang harus dihormati oleh pemerintah. Republik Indonesia berdiri karena rakyat, demikian pula dengan Provinsi Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten di dalamnya. Ini penting untuk kita pahami," tegasnya.

Selain itu, Musa Boma juga mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Mabes Polri, Polda Papua Tengah, hingga jajaran Kapolres di Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, segera mengambil tindakan.

Ia meminta agar pimpinan perusahaan tersebut, serta Kepala Desa Wakiya dan Kepala Suku Kamoro, Kosmas Rooy Tapornamo, bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Boma mengungkapkan bahwa telah diambil keputusan bersama terkait perusahaan-perusahaan yang mungkin masuk ke wilayah tersebut.

baca juga

Baik perusahaan kayu maupun tambang emas, jika melalui pesisir pantai, harus mendapatkan persetujuan dari kedua suku.

"Jika ada perusahaan yang ingin masuk, teman-teman Kamoro akan segera memanggil orang Mee untuk duduk bersama dan memutuskan apakah perusahaan tersebut boleh masuk atau tidak. Jika tidak, maka kami tidak akan memberikan izin," jelas Boma.

Boma juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara suku Mee dan Kamoro, yang telah terjalin sejak lama.

Kontributor : Elias Douw

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia

Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia

News | Sabtu, 28 September 2024 | 02:00 WIB

Viral Ketua MRPT Diduga Dukung Tambang Ilegal, Bisa Picu Konflik

Viral Ketua MRPT Diduga Dukung Tambang Ilegal, Bisa Picu Konflik

News | Kamis, 26 September 2024 | 22:15 WIB

Cegah Konflik Laten, Pemprov Papua Tengah Tegas Soal Batas Wilayah 3 Kabupaten

Cegah Konflik Laten, Pemprov Papua Tengah Tegas Soal Batas Wilayah 3 Kabupaten

News | Kamis, 26 September 2024 | 13:11 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×