Infografis
Suara.com - Ratusan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi unjuk rasa.
Mereka menggelar aksi tersebut di tempat mereka berjualan pada Kamis (10/10/2024). Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga sewa alias service charge berujung penyegelan.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanah Abang Jimmy Rory mengatakan, para pedagang menyesalkan harga sewa terlalu tinggi yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya dan operator lain. Apalagi nominalnya juga jauh dibandingkan Pasar Tanah Abang blok lainnya.
"Jadi aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan pedagang semua terkait nilai service charge yang kami anggap terlalu tinggi dibandingkan di Blok A, B, atau K, sementara pedagang yang menempatkan kios di JPM ini adalah pedagang kecil," ujar Jimmy Rory di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis.
Tak hanya itu, Jimmy juga menyebut para pedagang merasakan adanya ancaman dari pihak pengelola terkait surat edaran yang berisi keterangan harga sewa dan penyegelan kios. Lantaran itu dalam aksi tersebut, pedagang meminta harga sewa kios diturunkan dari Rp 800 ribu mulai bulan ini.
Sebab, awalnya harga sewa yang disepakati para pedagang adalah Rp 560 ribu. Namun, secara tiba-tiba sejak awal tahun 2024 para pedagang mendapatkan surat edaran kenaikan harga sewa menjadi Rp 800 ribu.
"Tiba-tiba ada edaran bahwa nilai service charge naik jadi Rp 800 ribu. Belum ada dua minggu, Sarana Jaya mengedarkan lagi edaran, nilai service charge sebesar Rp 1,4 juta," ucap Jimmy.
Kebijakan ini disebutnya juga tak tak seiring dengan fasilitas yang didapatkan para pedagang. Kios mereka tidak dialiri listrik hingga toilet rusak tidak kunjung diperbaiki.
Kemudian, setelah para pedagang belum bersedia membayar, operator menyegel kios para pedagang. Mereka pun meminta kebijakan ini segera dibatalkan.
Baca Juga: Omzet Pelaku Usaha Meningkat Pasca Revitalisasi Kawasan Kota Lama Kesawan
"Bisa dilihat bahwa banyak ini kios kurang lebih dari 200-an kios disegal, ditutup sama mereka," tutur Jimmy.
Karena itu, meminta kesempatan waktu untuk bisa menyicil harga sewa kios. Ia meyakini para pedagang bisa melunasi biaya sewa dengan cara mencicil. Kondisi pasar yang masih sepi juga harus jadi pertimbangan.
"Kami mencoba untuk mengikuti permintaan pengelola. Ketika pedagang-pedagang mulai mencicil, belum berjalan 3-4 hari tiba-tiba ada kios di segel. Itu makanya kami sehari ini melakukan aksi karena seperti itu," lanjut Jimmy.
Jika pihak Sarana Jaya tidak mendengarkan keluhan para pedagang ini, maka pihaknya akan melanjutkan laporan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan DPRD DKI Jakarta.
"Sebenarnya kami ini ingin bersurat. Kami ini ingin ketemu dengan anggota dewan atau Pj Gubernur, dan lain-lain. Tidak menutup pimpinan kami yang bersurat ke anggota DPRD, mungkin Pj Gubernur," katanya.
