Menurutnya alasan-alasan tersebut bisa jadi karena Prabowo menginginkan keberlanjutan pemerintahan. Mengingat sejumlah menteri lama yang diboyong adalah menteri-menteri bidang ekonomi.
"Mungkin karena kemarin mengalami masa masa sulit di pandemi, menteri di bidang ekonomi dianggap sukses, dianggap baik, dianggap bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga dijadikan lagi," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Namun kemungkinan lain adalah adanya potensi nama-nama titipan dari Jokowi, kemudian pembagian kekuasaan atau power sharing untuk partai politik, dan rencana pembentukan zaken kabinet yang terdiri dari ahli di bidangnya.
"Itu kan kepentingan-kepentingan itu di-mix, dikombinasi, disatukan dalam sebuah perahu kabinet itu. Jadi kalau saya sih lihatnya ya mungkin di situ semua semua itu yang saya katakan tadi adalah diformulasikan, dieksekusi, diimplementasikan dalam kabinet Prabowo-Gibran," kata Ujang.
Menurutnya, bila nama-nama lama kembali mengisi kabinet mendatang karena pembentukan zaken kabinet, alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima.
"Ya kalau kita bicara hanya membentuk zaken kabinet saja kelihatannya juga kontradiksi juga karena faktanya banyak dari kalangan partai politik kan gitu," kata Ujang.
Ia mengatakan pembentukan kabinet tentu menjadi kewenangan Prabowo. Kekinian menteri-menteri yang kelak dilantik perlu diawasi kinerjanya dalam 100 hari pertama.
"Ya kita serahkan semuanya kepada Prabowo karena itu memang hak bagi Prabowo karena itu hak prerogatif, jadi kita harus hormati, hargai siapapun yang dijadikan menteri. Tinggal kita nilai nanti ketika 100 hari ketika 3 bulan ke depan bagus atau tidak kinerjanya," kata Ujang.