Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi sepertinya tak tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya hingga kekinian belum juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.
Dedi menyampaikan bahwa Jokowi tak tertarik dengan PSI lantaran sudah ada putranya Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana," kata Dedi kepada Suara.com, Senin 23 Juni 2025.
Ia mengatakan, Jokowi nampaknya lebih berhasrat untuk menguasai partai politik (parpol) lain ketimbang PSI.
"Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sementara itu, terkait Jokowi yang belum mendaftarkan juga dirinya sebagai calon ketua umum PSI, menurutnya, karena gaya politik Jokowi yang sedang menunggu.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa pihaknya lebih setuju apabila Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum PSI.
Baca Juga: Kaesang Jadi Faktor Jokowi Belum Daftar Caketum PSI, Analis: Tak Mungkin Anak Sama Bapak Saling...
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan, kalau Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota partai 'one man one vote', demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khusuanya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," katanya.
"Khususnya tentang biaya tinggi, transparansi dan perta ggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Freddy mengatakan bahwa Jokowi enggan terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana, maupun pilihan membuat partai baru karena memang harus dipertimbangkan matang-matang.
