Suara.com - Nama Ribka Haluk, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat calon menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Pasalnya, sosok birokrat perempuan ini turut dipanggil oleh Prabowo dalam pertemuan di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Senin (14/10/2024), bersama 49 nama lainnya.
Ribka Haluk adalah perempuan pertama dari Papua yang pernah menjabat sebagai gubernur sejak integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Rekam jejaknya yang panjang di bidang pemerintahan membuat Ribka dianggap layak untuk mengisi posisi strategis di kabinet baru, termasuk sebagai calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA).
Ribka Haluk memiliki pengalaman yang luas di berbagai bidang. Sebelum menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah, ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2011.
Pengalaman inilah yang memperkuat posisinya sebagai calon yang potensial untuk memimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlebih posisi tersebut sebelumnya sempat disebut-sebut akan diisi oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Tak hanya di bidang pemberdayaan perempuan, Ribka juga memiliki peluang mengisi posisi lain di kabinet.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua pada tahun 2013, dan juga sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua pada tahun 2014.
Pengalaman ini membuatnya memiliki potensi besar untuk menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos), posisi yang sebelumnya dipegang oleh Tri Rismaharini di Kabinet Indonesia Maju.
Selain itu, dengan latar belakangnya sebagai birokrat yang pernah menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Ribka juga berpotensi mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Ribka Haluk dikenal sebagai sosok yang kompeten dalam bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, sehingga peluang untuk menduduki jabatan tersebut cukup terbuka.
