Suara.com - Baru-baru ini sejumlah politisi dan tokoh mendatangi kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.
Kedatangan mereka mencuri perhatian publik. Dari banyak politisi yang dipanggil, salah satunya adalah sosok Dyah Roro Esti.
Dyah Roro Esti Widya Putri, yang lebih dikenal sebagai Roro Esti, adalah seorang politikus muda Indonesia yang lahir pada 25 Mei 1993 di Jakarta.
Dirinya merupakan anggota Partai Golkar dan telah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Jawa Timur X, yang mencakup Kabupaten Gresik dan Lamongan, sejak 2019 hingga 2024.
Berikut jejak karir Dyah Roro Esti
Pendidikan
Roro Esti memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan:
- Sekolah Dasar: Marshall Road Elementary, Dwight School London, Global Jaya School, Beijing International School, Ho Chi Minh City International School, dan Jakarta International School.
- Gelar Sarjana: Lulus dari University of Manchester dengan gelar dalam Ekonomi dan Sosiologi pada tahun 2013.
- Pascasarjana: Mengikuti kursus di Harvard University dan meraih gelar MSc dalam Teknologi Lingkungan dengan fokus pada Manajemen Pencemaran dari Imperial College London pada tahun 2016. Ia juga menerima beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Indonesia.
Karir Awal
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Roro Esti bersama saudaranya, Satya Hangga Yudha, mendirikan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) pada tahun 2016. Lembaga ini berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Roro menjabat sebagai Direktur Eksekutif IE2I hingga 2019.
Karir Politik
Roro Esti memasuki dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum 2019. Ia berhasil meraih 48.377 suara dan dilantik pada 1 Oktober 2019. Selama masa jabatannya:
- Ia menjadi anggota Komisi VII DPR yang membidangi Energi, Riset, dan Teknologi.
- Menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.
- Terlibat dalam berbagai inisiatif, termasuk mengusulkan pembubaran Komisi VII karena perubahan struktur kementerian yang berpengaruh terhadap tugas komisi tersebut.
