Suara.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya akan melaksanakan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024—2029 pada Minggu (20/10) besok.
Namun, jelang acara pelantikan tersebut, media internasional ikut menyoroti soal kebijakan yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran, terutama soal makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp420 triliun. Salah satu media Internasional yang menyoroti hal itu adalah Alarabiya.
Menurut media tersebut, Prabowo berjanji untuk memanfaatkan kebijakan pendahulunya yakni Joko Widodo (Jokowi) guna mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen dengan menggali potensi sumber daya manusia yang melimpah.
“Dari kemakmuran, kita dapat menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan dari rakyat kita.” bunyi pidato kemenangan Prabowo yang dikutip pada Sabtu.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, menurut Alarabiya, Prabowo mengandalkan proyek-proyek nasional besar, sumber daya alam yang melimpah, dan upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai lebih dari sembilan persen. Selain rencana makan gratis, Prabowo juga disebut berkomitmen untuk meneruskan program ekonomi Jokowi yang populer, tetapi dengan fokus yang lebih jelas pada pengentasan kemiskinan di negara berpenduduk sekitar 280 juta jiwa ini.
Rencana Prabowo untuk menyediakan makanan gratis bagi puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh negeri direncanakan akan diluncurkan pada Januari mendatang. Prabowo berpendapat bahwa skema ini akan menghentikan pertumbuhan terhambat, yang saat ini mempengaruhi lebih dari sepertiga anak-anak di bawah lima tahun, serta menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Namun, rencana tersebut juga menghadapi kritik terkait masalah logistik dan biaya, dengan beberapa pihak mempertanyakan bagaimana ia bisa merealisasikan rencana ini sambil menjaga pengeluaran tetap dalam batas defisit fiskal tahunan sebesar tiga persen dari PDB, yang diatur oleh undang-undang.
Sementara Jokowi, diketahui lebih memfokuskan diri pada proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan bandara untuk menghubungkan kepulauan. Namun, para ahli memperkirakan bahwa Prabowo akan mengalihkan perhatian dari hal tersebut dalam usahanya mewujudkan janji kampanyenya untuk menjadikan Indonesia, yang merupakan anggota G20, sebagai ekonomi “maju dan berkembang”.
Agenda Prabowo juga akan menitikberatkan pada pengembangan pertanian, dengan program ketahanan pangan yang bertujuan mencapai swasembada pangan dan proyek bioetanol di wilayah Papua.
Di tengah semua rencana besar ini, Prabowo juga mewarisi proyek legasi Jokowi berupa pemindahan ibu kota dari Jakarta yang padat lalu lintas dan terendam air ke Nusantara, sebuah kota hijau yang sedang dibangun di Kalimantan timur. Meskipun kota ini tidak akan siap hingga tahun 2045, konstruksinya sudah mulai menyedot anggaran negara.
Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut meskipun ada spekulasi bahwa ia akan menundanya atau mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Ia juga mendukung nasionalisme sumber daya Jokowi, terutama di sektor nikel, di mana Jakarta memberlakukan pembatasan ekspor untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan kendaraan listrik.
Sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Prabowo mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keluarganya tetap memiliki hubungan dengan industri batubara, dan pemrosesan nikel dalam jumlah besar memerlukan pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
Prabowo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di China dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah terpilih, menunjukkan pentingnya menarik investasi dari Beijing yang telah terbukti krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan pilihan kabinetnya dan anggaran pertamanya setelah dilantik, Prabowo diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana ekonominya. Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, dilaporkan telah diminta untuk tetap menjabat, yang menunjukkan adanya kesinambungan dalam kebijakan ekonomi.
“Dengan Sri Mulyani bergabung dalam kabinetnya, ini menunjukkan bahwa Prabowo akan sangat hati-hati dalam masalah fiskal,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies.
“Itulah sebabnya orang-orang Jokowi kini dipekerjakan lagi, menunjukkan bahwa Prabowo akan disiplin.” lanjutnya.
TERPOPULER
