Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Menteri dan wakil Menteri pada Kabinet Merah Putih. Namun, tidak ada satu pun nama kader PDI-P yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet tersebut.
Pengamat politik, I Nyoman Subanda menilai hal tersebut disebabkan oleh masih abu-abunya posisi PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
Meski Puan Maharani menyatakan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo, namun tidak hadirnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada pelantikan Prabowo-Gibran dinilai menjadi simbol PDIP untuk menjaga jarak dengan kekuasaan.
“Kalau itu yang terjadi (Megawati tidak hadir pelantikan), memang berarti PDIP berusaha untuk mengatur jarak dengan kekuasaan, mungkin karena masih ada Jokowi di situ,” ujar Subanda kepada Suara.com pada Selasa (22/10/2024).
Terlebih, pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang sebelumnya direncanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden juga tidak terjadi.
Namun demikian, Subanda tidak menutup kemungkinan PDIP akhirnya akan mendukung dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, menurutnya koalisi bisa terjadi kapan saja sepanjang periode pemerintahan.
Namun, Dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) itu menilai jika koalisi itu terjadi, PDIP tidak akan langsung dimasukkan ke jajaran kabinet begitu saja.
Akademisi kelahiran Singaraja ini menilai susunan kabinet yang baru juga memerlukan waktu untuk membangun struktur organisasi dan program.
Terlebih, dengan adanya 48 kementerian dan beberapa pemecahan kementerian juga menjadikan posisi kementerian masih akan berjalan mencari stabilitas dalam kurun enam bulan ke depan.
Baca Juga: Mimpi Prabowo Subianto: Indonesia Berlaga di Piala Dunia, Bisakah Terwujud?
“Sekarang dengan banyaknya departemen pasti penjajakan. Mungkin 6 bulan ini masih menata struktur organisasi, sehingga sangat tidak masuk akal kalau langsung dievaluasi, tutur Subanda.
