Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan pada tahun 2025. Pihaknya telah mengalokasikan Rp2.054.601.785.380 (Rp2,054 triliun) untuk bantuan dana pendidikan itu.
Program itu sempat ingin dihilangkan apabila kebijakan sekolah swasta gratis mulai dijalankan tahun depan. Dana tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Kami menganggarkan Rp2.054.601.785.380, peruntukannya KJP Plus tahun depan," ujar Purwo kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).
Anggaran tersebut, kata Purwo, akan dialokasikan kepada 445.994 penerima KJP Plus pada 2025.
Sementara itu, Disdik DKI turut menyiapkan Rp284.256.000.000 (Rp284 miliar) untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
Untuk tahun 2025 ini, akan ada 15.792 penerima KJMU yang dialokasikan melalui anggaran tersebut. Selain KJP Plus dan KJMU, Disdik DKI juga mengalokasikan anggaran lain untuk program bansos.
Misalnya, Rp108.296.648.093 untuk biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta atau madrasah dan Rp881.000.000 untuk siswa pendidikan anak tenaga kesehatan yang meninggal saat penanganan Covid-19.
"Nah, Disdik DKI total menggelontorkan untuk program bantuan sosial itu sebesar Rp2.448.035.433.473," ucapnya.
Ia menambahkan, total alokasi anggaran yang diajukan Disdik DKI dalam RAPBD 2025 senilai Rp17,6 triliun. Jumlah ini menelan 23,31 persen dari total belanja daerah dalam RAPBD DKI 2025 yang senilai Rp75,51 triliun.
"Anggaran juga besar untuk belanja pegawai, itu sekitar 44,51 persen. Nilainya, Rp7,83 triliun. Lalu, belanja modal Rp 2,06 triliun atau 11,76 persen, belanja hibah Rp1,55 triliun atau 8,81 persen, dan belanja barang dan jasa Rp3,69 triliun atau 21,02 persen," pungkas Purwo.
