Suara.com - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan membentuk tujuh desk lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan masalah yang jadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Budi Gunawan mengumumkan tujuh desk tersebut usai lakukan rapat koordinasi bersama para menteri dan kepala negara di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).
Tujuh deks itu di antaranya, Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
Budi menyampaikan, masa kerja desk tersebut diberikan waktu selama tiga bulan.
"Nanti bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan,” kata Budi saat konferensi pers di Jakarta.
Dia memastikan bahwa desk tersebut akan efektif bekerja mulai besok, Selasa (5/11) dengan dipimpin oleh masing-masing leading sector.
Budi menjelaskan, desk Pilkada yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyeludupan dipimpin oleh Menko Polkam.
Kemudian, desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi online dipimpin langsung oleh Kapolri.
Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan desk pencegahan tindak pidana korupsi dipimpim oleh kejaksaan Agung. Terakhir, desk keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sektor Kementerian Komunikasi Digital dan BSSN.
Baca Juga: Beda Harta Kekayaan Meutya Hafid vs Budi Arie, Kinerja Berantas Judi Online Dibandingkan
"Setelah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk pendukung agar program-program pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Sehingga ekonomi kita kita tumbuh, PDB kita juga meningkat dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat," tambah Budi.
