Suara.com - Rusia menolak memberikan konfirmasi apakah pasukan Korea Utara turut bertempur bersama tentaranya melawan Ukraina. Hal ini muncul sehari setelah Kyiv mengklaim telah menyebabkan kerugian bagi pasukan Pyongyang yang dilaporkan terlibat dalam pertempuran.
Menurut laporan intelijen dari Barat, Ukraina, dan Korea Selatan, Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentaranya ke Rusia untuk bergabung dalam konflik tersebut. Klaim ini mengemuka saat Ukraina terus meningkatkan serangan di wilayah perbatasan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut bahwa sebagian pasukan Korea Utara sudah beraksi di wilayah Kursk, di mana Kyiv melancarkan serangan balasan.
"Tentara Korea Utara kini hadir di wilayah Federasi Rusia, tepatnya di Kursk," ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis (8/11/2024).
"Sebanyak 11.000 pasukan terlibat, dan beberapa di antaranya telah bertempur melawan militer Ukraina. Ya, sudah ada korban jiwa," lanjutnya.
Kremlin tetap bungkam soal tudingan tersebut. Ketika ditanya oleh AFP tentang komentar Zelensky, juru bicara Dmitry Peskov enggan merespons.
"Pertanyaan ini berkaitan langsung dengan jalannya operasi militer khusus, sehingga harus diarahkan ke kementerian pertahanan," kata Peskov.
Kementerian Pertahanan Rusia sendiri jarang menanggapi pertanyaan media terkait operasi militer yang sedang berlangsung. Presiden Vladimir Putin dan pejabat senior Rusia lainnya terus menghindari membantah laporan tentang keterlibatan pasukan Korea Utara di medan pertempuran.
Di sisi lain, Zelensky mendorong negara-negara Barat untuk meningkatkan dukungan bagi Ukraina. Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran Korea Utara menandai eskalasi serius yang dapat mengancam keamanan global. Ukraina menganggap bantuan internasional semakin krusial menghadapi ancaman gabungan dari Moskow dan Pyongyang.
Baca Juga: Korea Selatan Tembakkan Rudal Balistik sebagai Tanggapan atas Uji Coba Rudal Korea Utara
Sementara itu, pekan ini, para legislator Rusia menyetujui ratifikasi pakta pertahanan bersejarah dengan Korea Utara. Kesepakatan itu mengharuskan kedua negara saling memberi bantuan militer langsung jika salah satu diserang, memperkuat aliansi mereka di tengah ketegangan global yang semakin meningkat.
