Gereja Kingmi: Program Transmigrasi Ancam Kehidupan Orang Asli Papua

Agung Sandy Lesmana

Jum'at, 15 November 2024 | 08:28 WIB
Gereja Kingmi: Program Transmigrasi Ancam Kehidupan Orang Asli Papua
Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua. (tangkapan layar/Elias Douw)

Suara.com - Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI), Papua, Pendeta Dominggus Pigai mengaku sangat prihatin atas dampak program transmigrasi karena dianggap bisa mengancam keberadaan Orang Asli Papua (OAP).

"Program transmigrasi tersebut mengancam eksistensi OAP di tanah mereka sendiri. Gereja KINGMI di Tanah Papua menyadari bahwa program mega transmigrasi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga gereja di tanah Papua," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (15/11/2024).

Dominggus Pigai membeberkan sederet masalah yang bakal muncul karena imbas program transmigrasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut justru akan merugikan OAP karena bisa merampas tanah dan adat di Tanah Papua.  

"Misi transmigrasi adalah bentuk lain untuk merampas dan menghilangkan tanah adat orang asli Papua. Misi perampasan tanah adat ini akan menghancurkan tatanan budaya lokal," katanya. 

"Sistem penguasaan tanah adat dan pengambilalihan tanah negara dengan alasan transmigrasi hanya menimbulkan gap, konflik antara orang asli dan orang migran di Tanah Papua," sambung Dominggus. 

Dia juga membeberkan jika tingkat ekonomi masyarakat di Papua juga belum merata sehingga masih banyak OAP yang mengalami kemiskinan. 

"Orang Asli Papua masih banyak yang membutuhkan lapangan kerja. Kehadiran transmigrasi merupakan cara negara merampas kehidupan orang asli Papua dari Tanah Papua. Ini merupakan bentuk pemiskinan terhadap OAP bukan pemerataan kehidupan sosial yang layak dan adil," tegasnya.

Selain masalah sosial dan ekonomi, Dominggus juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih menyasar kepada Orang Asli Papua. 

"Untuk membangun orang asli Papua secara komprehensif maka penyelesaian kasus pelanggaran kasus HAM dengan mengizinkan Tim Investigasi HAM Internasional yang Independen untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Tanah Papua," ujarnya.

baca juga

Kontributor: Elias Douw 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Post Power Syndrome? Jokowi Disindir Gak Punya Malu karena Masih Ikutan Kampanye Pilkada: Cawe-cawe Sepanjang Masa

Post Power Syndrome? Jokowi Disindir Gak Punya Malu karena Masih Ikutan Kampanye Pilkada: Cawe-cawe Sepanjang Masa

News | Jum'at, 15 November 2024 | 08:12 WIB

Bukan Bikin Aturan Baru untuk Lindungi Guru, Wapres Gibran Justru Ditantang Ini

Bukan Bikin Aturan Baru untuk Lindungi Guru, Wapres Gibran Justru Ditantang Ini

News | Kamis, 14 November 2024 | 09:38 WIB

Senang Gibran Buka Layanan 'Lapor Mas Wapres,' Uceng UGM: Lapor soal Nepotisme Boleh?

Senang Gibran Buka Layanan 'Lapor Mas Wapres,' Uceng UGM: Lapor soal Nepotisme Boleh?

News | Rabu, 13 November 2024 | 13:50 WIB

Wakil Rektor UGM Sebut "Lapor Mas Wapres" Cuma Pencitraan Gibran: Bisa jadi Jebakan Itu

Wakil Rektor UGM Sebut "Lapor Mas Wapres" Cuma Pencitraan Gibran: Bisa jadi Jebakan Itu

News | Rabu, 13 November 2024 | 10:31 WIB

Terkini

Kemendagri Bekali Pranata Humas di Era AI, Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi

Kemendagri Bekali Pranata Humas di Era AI, Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 17:04 WIB

Novel Spammer, Berawal dari Teror Digital Berubah Menjadi Teror Fisik Nyata

Novel Spammer, Berawal dari Teror Digital Berubah Menjadi Teror Fisik Nyata

Your Say | Kamis, 30 Juli 2026 | 17:00 WIB

Prabowo Singgung Peluang Destry Jadi Gubernur BI: Terserah DPR Nanti

Prabowo Singgung Peluang Destry Jadi Gubernur BI: Terserah DPR Nanti

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:58 WIB

Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment

Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:52 WIB

Jangan Asal Foto! Pemkot Jogja Bongkar Masalah di Balik Plang Malioboro Portable

Jangan Asal Foto! Pemkot Jogja Bongkar Masalah di Balik Plang Malioboro Portable

Jogja | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:51 WIB

Daftar Lengkap 90 Kajari Baru Pilihan Jaksa Agung, Cek Siapa Nahkoda Baru di Daerahmu

Daftar Lengkap 90 Kajari Baru Pilihan Jaksa Agung, Cek Siapa Nahkoda Baru di Daerahmu

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:51 WIB

Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah, KPK Tegaskan Tak Punya Target Khusus

Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah, KPK Tegaskan Tak Punya Target Khusus

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:49 WIB

Senjakala Traffic: Selamat Datang Era GEO dan Ambisi Invisible Media 5.0

Senjakala Traffic: Selamat Datang Era GEO dan Ambisi Invisible Media 5.0

Jatim | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:47 WIB

Merasa Tak Bersalah tapi Divonis 2 Tahun Penjara, Abdul Wahid: Penuh Rekayasa

Merasa Tak Bersalah tapi Divonis 2 Tahun Penjara, Abdul Wahid: Penuh Rekayasa

Riau | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:45 WIB

Jokowi Kunjungi NTT Besok, PSI Singgung Soal Legacy Indonesia Sentris

Jokowi Kunjungi NTT Besok, PSI Singgung Soal Legacy Indonesia Sentris

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:42 WIB

×