Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman turut berkomentar soal PDIP menyebut jika adanya sayembara Maruarar Sirait bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku akan diberi imbalan Rp8 miliar itu penistaan terhadap KPK.
Habiburokhman meminta kepada PDIP sebaiknya bisa ikut membantu mengurus Harun Masiku yang masih buron.
"Ya PDI itu urus dulu Harun Masiku-nya, gitukan ya," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Kendati begitu, ia mengaku menghormati apa yang disampaikan oleh PDIP. Terlebih hal itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi.
Termasuk, kata dia, sayembara Maruar juga diseebutnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi.
"Ya, soal sayembara tadi kan ada yang nanya kan, soal sayembara itu kan kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati. Sudah ada beberapa sayembara, ada Iphone ya kan, ada apalagi umrah, terakhir dari Pak Maruarar Rp8 miliar," katanya.
"Nah, lalu ada teman-teman PDI ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian merupakan kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan. Cuma memang ya, apa namanya, semua sekarang berharap Harun Masiku untuk segera ditangkap. Intinya kan itu, tidak ada yang tidak berharap seperti itu," sambungnya.
Ia mengatakan, apa yang disampaikan oleh Maruarar itu bukan sesuatu yang dilarang.
"Ya silahkan saja itu kan bukan sesuatu hal yang terlarang namanya apa namanya lembaga negara ya tentu kita harus terus kasih masukan untuk memicu semnagat mereka kerja supaya bisa diusut," pungkasnya.
Sayembara Ara Tangkap Harun Masiku Disoal PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, menilai jika Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara sudah menistakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akibat ulahnya membuka sayembara bagi yang menemukan Harun Masiku, akan diberi imbalan Rp 8 miliar.
"Apa yang dilakukan oleh Ara itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkan buronan KPK," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Menurutnya, KPK seharusnya protes terhadap sayembara yang digelar oleh Ara tersebut.
"Jadi, silakan harusnya yang protes itu KPK, kenapa Ara? Searogan itu, sesongong itu," katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan, dari sikap arogansi Ara tersebut justru mengantarkan PDIP bisa menang pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
TERPOPULER
