Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena Membelot ke Jokowi, Hasto: Kalau Ketemu Prabowo Gak Apa-apa

Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP membeberkan alasan memecat Effendi Simbolon karena dianggap membelot dari partai. Effendi Simbolon disebut telah membocorkan informasi dan berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Diketahui sebelumnya Effendi ada di lokasi yang sama saat Jokowi menyampaikam dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono.

Sementara diketahui, PDIP memiliki calon sendiri yang diusung, yaitu Pramono Anung-Rano Karno

Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagoskoro mengatakan suatu partai dipandu oleh sebhah cita-cita dan gagasan serta nilai dan prinsip-prinsip. Ia berujar pada saat melakukan komunikasi dan menjalin suatu pertemuan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai tersebut. Dalam kasus Effendi, Semo menegaskan tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai partai.

"Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi ini beda persoalan. Kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," kata Seno di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Seno lantas menyinggung berbagai kritikam yang dialamatkan kepada mantan kepala negara tersebut.

"Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik dan berbagai perbicangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi," tutur Seno.

Ia menegaskan bahwa PDIP tidak bisa berkompromi atas langkag Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.

"Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDIP sebagaimana selama ini langkah tegas selalu dilakukan," kata Seno.

Seno menyampaikan partai tidak lagi bisa melakukan mediasi atas langkah Effendi berkomunikasi dengan Jokowi. Berbeda cerita bila komunikasi dilakukan kepada yang lain.

"Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai," kata Seno.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berkelakar tentang apa yang dimaksud Seno tersebut.

"Jadi maksudnya Bung Seno,  kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu," kata Hasto.

Pecat Effendi Simbolon

PDIP sebelumnya resmi memecat Effendi Simbolon karena memberikan dukungan kepada calon kepala daerah DKI Jakarta yang tidak didukung partainya, yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon dari anggota partai berlambang banteng hitam dengan moncong putih tersebut.

"Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai," kata Djarot saat dihubungi awak media, Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024, Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

Menurut DPP PDIP, sikap Effendi tersebut merupakan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

"Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis surat tersebut.

Atas sanksi organisasi berupa pemecatan tersebut, DPP PDIP melarang Effendi Simbolon melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.

Surat itu ditetapkan di Jakarta pada 28 November 2024 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.