Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp 10 Ribu per Porsi, Pergizi Sarankan Pemberian Susu Tidak Perlu Prioritas

Suara.com - Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Hardinsyah, menyarankan pemberian susu pada program makan bergizi gratis tidak perlu dilakukan di seluruh sekolah. Dia menekankan bahwa susu bukan menjadi penyempurna gizi untuk tubuh.

"Engga juga (penyempurna gizi) kemarin di daerah mana itu, di Jatim, susu dibuang-buang. Artinya di daerah dengan petani peternak ada susunya berlimpah, silakan saja. Kalau itu sudah jadi budaya masyarakat," kata Hardinsyah saat dihubungi Suara.com, Senin (2/12/2024).

Terlebih dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harusnya mementingkan pelaksanaan prioritas, termasuk dalam pemilihan sekolah yang akan diberikan makanan bergizi gratis tersebut. Mengenai pemberian susu, dia menyarankan, sebaiknya dilakukan di daerah yang memang sudah terkenal terdapat banyak peternak dengan produksi susu berkualitas.

"Misalnya di daerah dingin, lembang, malang, pasuruan. Jadi dipetakan saja di mana dia ada dikonsumsi," katanya menambahkan.

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu tidak permasalahkan adanya pemberian susu selama pemerintah memang mampu secara anggaran untuk memberikan produk berkualitas.

"Lagi-lagi kan kemampuan pemerintah. Kalau pemerintah mampu ya why not," kata Hardinsyah.

Dia mengingatkan bahwa isi makanan bergizi itu paling penting harus tetap ada lauk pauk, sayuran hijau, dan buah pada setiap porsi. Berbagai jenis makanan itu penting tetap ada untuk mencegah anak-anak sekolah alami anemia atau kekurangan darah.

"Pada anak sekolah ini seperlima mengalami anemi, kekurangan darah, kalau itu di pinggiran pasti lebih tinggi lagi. Lagi-lagi sumber paling ampuh, pangan. Jadi makan-makanan yang bisa mencegah anemi tadi, lauk pauk, sama sayuran hijau. Tapi lauk pauk dan sayuran hijau tidak akan digunakan dengan baik oleh tubuh kalau dia gak makan buah," kata dia.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa anggaran program MBG tetap Rp 71 triliun. Hanya saja dia menyampaikan kalau anggaran per porsi sudah ditetapkan menjadi Rp 10 ribu. Menurutnya, harga tersebut sudah layak.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng dan DKI Jakarta," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya uji coba bahkan sudah dilakukan dalam waktu satu tahun ke belakang. Menurutnya, dengan harga Rp 10 ribu per porsi sudah layak.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di pulau jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10 ribu," katanya.