Infografis
Langkah tersebut memunculkan berbagai dampak sosial, politik, dan ekonomi, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip Demokrasi yang Diabaikan
Darurat militer juga dianggap sebagai cara untuk melindungi demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, langkah ini banyak dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam hal pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul.
2. Larangan Demonstrasi dan Kegiatan Partai Politik
Dengan darurat militer, semua bentuk kegiatan politik, termasuk aktivitas partai politik, majelis nasional, dan demonstrasi, dilarang. Kebijakan ini membatasi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, baik lewat protes maupun forum politik resmi.
Demonstrasi, yang menjadi cara masyarakat menyuarakan aspirasi, kini dianggap ilegal. Pembentukan organisasi politik baru juga dilarabiasanya ng selama darurat militer, sehingga oposisi atau kritik terhadap pemerintah terbatas.
3. Pengendalian Media
Salah satu aspek yang paling kontroversial dari darurat militer adalah pengawasan ketat terhadap media dan penyebaran informasi. Semua media, termasuk surat kabar, televisi, dan platform digital, diawasi oleh pemerintah. Penyebaran berita yang dianggap tidak benar atau yang bisa mempengaruhi opini publik dilarang keras.
Media dan wartawan yang melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah bisa menghadapi risiko besar. Beberapa media juga melaporkan adanya gangguan internet sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk membatasi informasi kepada masyarakat.
4. Nilai Mata Uang Won Anjlok
Darurat militer juga turut memengaruhi perekonomian Korea Selatan. Nilai mata uang won turun drastis karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.
Mata uang won merosot ke level 1.443,40 won per dolar AS, terendah sejak Oktober 2022 setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer.
5. Acara Hiburan Terancam Batal
Mengutip dari Allkpop, agensi hiburan besar telah memberi tahu artis mereka untuk membatalkan acara yang dijadwalkan pada 4 Desember 2024. Pesan darurat menegaskan bahwa menyelenggarakan acara di bawah darurat militer sangat sulit dan dapat menimbulkan masalah.
Baca Juga: "Saya Tidak Tahan Lagi": Selebriti Korsel Serukan Kegelisahan Atas Darurat Militer Presiden Yoon
Acara pribadi seperti konser atau jumpa penggemar, yang telah direncanakan oleh perusahaan hiburan juga diimbau untuk batal. Beberapa agensi hiburan besar dilaporkan sudah menyiapkan tim tanggap darurat untuk menangani masalah ini, yang dapat berdampak luas pada industri hiburan.
Imbauan dari KBRI Seoul untuk WNI
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan, mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terkait perkembangan situasi di negara tersebut setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.
KBRI meminta WNI untuk tetap tenang, waspada, dan selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. WNI juga diminta untuk menghindari kerumunan massa serta daerah yang menjadi pusat pertemuan massa atau unjuk rasa.
Selain itu, WNI diimbau untuk mematuhi hukum yang berlaku, mengikuti instruksi aparat keamanan setempat, dan selalu membawa identitas atau tanda pengenal.
Status Darurat Militer Kini Dicabut
Setelah mendapatkan kritik keras baik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah Korea Selatan akhirnya mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12/2024).
