Infografis
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurhasan. Pihaknya optimistis bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk Program MBG pada APBD DKI Jakarta 2025.
Program MBG sangat diperlukan untuk mendukung visi Indonesia emas tahun 2045. "Alokasi anggaran yang ada juga kita harus bisa optimalkan," kata Nurhasan.
Komisi B berharap, Pemprov DKI Jakarta secara massif mengimplementasikan Program MBG di seluruh wilayah.
Pasalnya, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting pada anak Balita di DKI mencapai 14,846, dengan angka tertinggi di wilayah Kepulauan Seribu (20,596) dan Jakarta Utara (18,596).
Bahkan pada November 2023, terdapat 37,816 Balita terdeteksi mengalami stunting di wilayah DKI Jakarta.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ismail mengatakan, Program MBG diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas anak-anak di Jakarta melalui peningkatan gizi.
"Kita sangat mendukung karena kita melihat ada korelasi antara peningkatan gizi anak untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," kata Ismail, beberapa waktu lalu.
Terkait realisasi program makan bergizi gratis di Jakarta, pihaknya telah mengalokasikan anggaran yang dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025.
Implementasi Program MBG di Jakarta juga telah berjalan baik dengan serangkaian uji coba di beberapa sekolah. Uji coba MBG itu terlaksana berkat peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dana Program CSR.
Baca Juga: Program Penanggulangan Banjir Jadi Bagian Fokus DPRD DKI Jakarta
Agar pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efektif, diharapkan segera keluar petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
