Infografis
Suara.com - Viral praktik dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, SMAN 2 Cibitung di Kabupaten Bekasi diduga meminta iuran sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per siswa dengan alasan pembangunan pagar sekolah.
Informasi tersebut kali pertama diungkap Politisi PSI Ronald Sinaga melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar percakapan dengan seorang siswa sekolah tersebut yang mengeluhkan adanya praktik tersebut.
Siswa yang identitasnya dirahasiakan oleh Ronald itu mengaku sempat melaporkan kasus ini melalui layanan 'Lapor Mas Wapres' melalui apilkasi perpesanan WhatsApp, namun nomor tersebut tidak aktif.
"Saya sempat lapor ke WA Mas Gibran tapi nomornya nggak aktif," tulis siswa tersebut dalam percakapan dengan Ronald.
Dalam laporannya, siswa itu menjelaskan bahwa pungutan serupa bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, sekolah juga meminta sumbangan dengan alasan pembangunan pagar, tetapi hingga kini pagar tersebut tidak kunjung dibangun.
Kini, alasan pengumpulan dana berubah menjadi untuk pengurukan halaman sekolah.
"Setiap orang tua siswa diwajibkan membayar antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta," ungkap siswa tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa ada ancaman tidak menerima kertas ujian bagi siswa yang tidak memenuhi kewajiban membayar.
"Masalahnya kalau nggak bayar, nggak dikasih kertas ulangan. Gimana mau maju Indonesia Emas?" tambahnya.
Bantahan Pihak Sekolah
Saat dikonfirmasi Suara.com, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana, membantah dugaan praktik pungli. Menurutnya, sumbangan untuk pengurukan halaman sekolah bersifat sukarela dan tidak ada pemaksaan.
Menanggapi hal tersebut, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana, membantah adanya tindakan dugaan pungli di sekolahnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa SMAN 2 Cibitung melalui komite sekolah mengundang orangtua siswa untuk rapat pada September 2024 lalu.
Rapat tersebut membahas rencana pengurukan halaman SMAN 2 Cibitung, karena sering tergenang air ketika hujan turun.
Dalam mewujudkan pengurukan tersebut, pihak sekolah melalui komite meminta orang tua siswa untuk memberikan sumbangan, namun sifatnya sukarela.
"Sekarang punglinya di mana? Itu sumbangan, sukarela. Tinggal terserah orang tua mau nyumbangnya berapa. Bahkan ada yang tidak nyumbang, karena ekonomi di sini kalau untuk wilayah sini ya, kelas menengah ke bawah. Ya kita memahami itu, memaklumi itu,” tuturnya.
