Suara.com - Jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah saat ini menimbulkan banyak pertanyaan dunia. Salah satu negara saat ini menyoroti hal itu yakni Rusia.
Rusia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat terkait perkembangan di Suriah.
Rusia telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan yang digelar secara tertutup, tulis wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky di Telegram pada Minggu (8/12) malam.
Polyansky bereaksi keras terhadap jatuhnya Damaskus ke tangan kelompok bersenjata, dan meminta agar pertemuan tersebut diadakan pada Senin.
"Semua orang, bukan hanya kami, punya banyak pertanyaan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi," katanya.
Polyansky menambahkan bahwa pihaknya di New York memantau situasi tersebut dengan cermat.
"Kami akan mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini dan meninjau situasi di PBB dalam beberapa hari ke depan,” katanya menambahkan.
Rusia merupakan sekutu utama Suriah dan telah menempatkan pasukannya ke negara Arab tersebut atas nama pemerintah Damaskus pada 2015 dalam rangka menghadapi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh ISIS dan Al Qaida.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan perlunya menjaga integritas teritorial, kemerdekaan, dan persatuan Suriah. Ia menekankan bahwa masa depan Suriah akan dibangun oleh rakyat Suriah sendiri.
Baca Juga: Rezim Assad Tumbang, Israel Lancarkan Serangan Udara di Suriah
Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs PBB pada Minggu malam, Guterres meminta rakyat Suriah untuk memanfaatkan kesempatan dan membangun masa depan yang stabil dan damai.
"Masa depan Suriah adalah masalah yang akan ditentukan oleh rakyat Suriah dan Utusan Khusus saya sedang bekerja bersama mereka untuk mencapai tujuan ini," katanya.
Gutteres juga menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan transisi politik yang teratur menuju institusi baru.
Ia juga menyerukan semua pihak untuk bersikap tenang, tidak berbuat kekerasan pada saat-saat kritis tersebut, serta melindungi hak-hak semua rakyat Suriah tanpa diskriminasi.
